Anggaran 2025 untuk Lumbung Pangan 2024: Praktik Cepat Saji yang Mengundang Tanda Tanya

Kedua, dampak lingkungan seringkali terabaikan. Pembukaan lahan besar-besaran di area yang sebenarnya tidak ideal untuk pertanian intensif itu berisiko tinggi. Yang terjadi malah kerusakan ekosistem, tanah yang jadi tak subur, plus berpotensi memicu gesekan dengan warga setempat. Kerugian ekologis macam ini susar dihitung dengan rupiah, tapi efeknya bisa bertahan puluhan tahun.

Tak kalah penting, kepercayaan publik juga taruhannya. Masyarakat awam pun pasti bertanya-tanya. Ketika proyek strategis dikelola dengan pola anggaran yang tidak jelas, timbul kecurigaan. Apakah ini benar untuk rakyat, atau cuma proyek mercusuar yang minim evaluasi? Hilangnya kepercayaan ini mahal harganya.

Dari sudut pandang tata kelola, pengawasan jadi kacau. Lembaga audit seperti BPK bakal kesulitan menelusuri aliran dana yang melompat-lompat antar tahun anggaran. Menilai kesesuaiannya jadi pekerjaan rumah yang berat, dan celah untuk penyimpangan bisa saja menganga. Risiko hukumnya nyata.

Beberapa pengamat ekonomi punya pandangan lain. Mereka bilang, alih-alih memaksakan mega-proyek dengan anggaran yang dipaksakan, pemerintah mestinya lebih fokus ke hal-hal mendasar. Misalnya, menguatkan sektor pertanian rakyat secara langsung. Perbaikan irigasi, memastikan petani dapat pupuk dengan mudah, dan menstabilkan harga hasil bumi. Langkah-langkah konkret seperti itu dinilai lebih efektif dan berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan.

Pada akhirnya, kontroversi lumbung pangan ini jadi pengingat yang berharga. Proyek sebesar dan sepenting apapun harus dibangun dari fondasi yang kokoh: perencanaan matang, anggaran yang transparan, dan evaluasi yang jujur. Tanpa itu, yang tertinggal bukan lumbung pangan, melainkan daftar panjang kerugian. Kerugian uang, kerugian lingkungan, dan yang paling sulit diperbaiki: kerugian kepercayaan.