"Sejauh mana pertanggungjawabannya? Bagaimana pengelolaannya?" tegas Roni. "Sampai hari ini kita belum menemukan pertanggungjawaban yang clear soal pemanfaatan dana reklamasi."
Masalah lain yang diungkap Auriga adalah indikasi manipulasi ekspor. Ada produk yang tercatat sebagai POME (limbah sawit) dengan tarif pajak rendah, tapi di negara tujuan diterima sebagai CPO (minyak sawit mentah) yang pajaknya lebih tinggi.
"Petugasnya masa enggak tahu?" kritik Roni. "Itu berapa ton kerugian dari sektor ekspor impor aja?"
Parahnya lagi, penelitian mereka di konsesi TPL Aek Nangali menemukan perusahaan beroperasi di zona rawan bencana dengan lereng curam. Daerah itu sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah sebagai zona bahaya. "Tapi tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung, dijadikan hutan produksi terbatas," ujar Roni.
Bahkan, izin tambang di pulau-pulau kecil pun banyak yang melanggar aturan. "Ada lebih dari 300-an izin tambang di pulau-pulau kecil. Bahkan di pulau Kabulna, izinnya lebih besar dari pulaunya," ungkapnya.
Bagi Roni, solusinya jelas: butuh pemidanaan korporasi, bukan sekadar teguran administratif. Hanya hukuman pidana yang bisa memberi efek jera. "Kalau mau korporasi ini betul-betul jera, ya sudah pidananya dijalankan. Unsur-unsurnya sudah terpenuhi," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa peringatan aktivis lingkungan seperti kasus Batang Toru yang mengancam orangutan Tapanuli sering diabaikan. "Kalau serius pemerintah, kenapa setelah terjadi bencana? Mestinya dari awal-awal itu dilakukan."
Di akhir, kritiknya mengeras. Roni menilai pemerintah masih terbelenggu kepentingan korporasi. "Pemerintah hari ini belum bisa lepas dari genggaman korporasi. Mestinya pemerintah harus lebih kuat dari korporasi."
Mindset yang hanya fokus pada investasi, menurutnya, adalah akar masalahnya. "Ketika pemerintah memandang sumber daya alam hanya pada satu sisi investasi tanpa memikirkan keselamatan lingkungan, ya kita enggak bisa lepas dari bencana," tandasnya.
Artikel Terkait
Diplomasi atau Pengkhianatan? Indonesia di Meja Perundingan Tanpa Palestina
Kakak Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat, Terkesima dengan Penampilan Multibahasa Siswa
Anggaran 2025 untuk Lumbung Pangan 2024: Praktik Cepat Saji yang Mengundang Tanda Tanya
Modifikasi Cuaca DKI Diterjang Kritik: Boros Anggaran dan Diragukan Efektivitasnya