Dewan Perdamaian Trump: Jalan Baru atau Alat Dominasi AS di Gaza?

Marco Rubio, mantan prajurit AS, dikenal memiliki refleksi kuat pada militerisme Israel. Sementara Tony Blair, Perdana Menteri Inggris, membawa warisan sejarah Timur Tengah yang kelam, terutama di Irak. Dengan profil seperti ini, formula perdamaian macam apa yang akan dihadirkan? Rekam jejak yang dianggap rasial dan imperialis ini mengarah pada dominasi AS, bukan pada keadilan yang menyentuh akar masalah.

Bagi penulis, ini lebih tampak sebagai instrumen penahanan, bukan pembebasan. Kenapa? Faktanya, hingga akhir 2025, AS tetap mempertahankan kebijakan yang melindungi Israel dari intervensi internasional. Mereka menggunakan hak veto di DK PBB dan mengatur parameter keterlibatan dunia. AS aktif memblokir resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata tanpa syarat, seringkali menjadi satu-satunya penentang di antara 14 anggota dewan lainnya.

Dengan menahan segala proses melalui Dewan Perdamaian dan dengan Netanyahu berada dalam mekanismenya AS mampu melindungi PM Israel itu dari pertanggungjawaban hukum internasional. Lihat saja salah satu draft pasal BoP, yang memberi hak veto kepada Ketua Dewan kapan saja, bahkan setelah keputusan mayoritas anggota.

Harapan akan perdamaian yang lahir dari solidaritas negara-negara dan rakyat Palestina yang tertindas pun tampak kian menjauh. BoP justru mengalihkan fokus dari akar krisis. Ia bukan instrumen pembebasan Gaza dari penindasan, melainkan lebih tepat disebut sebagai blue-print untuk pemerintahan pasca-kekerasan. Pertanyaannya, dari mana hak Trump untuk membentuk dewan perdamaian di wilayah yang bukan miliknya? Apakah dia dan orang-orang terdekatnya punya kepekaan budaya atau sentuhan politik yang dibutuhkan Gaza?

Secara historis, konsep Dewan Perdamaian semacam ini tidak lahir dari solidaritas. Ia muncul dari kecemasan AS untuk menstabilkan krisis tanpa menyentuh akar penyebabnya. Asumsinya sederhana sekaligus problematis: perdamaian bisa direkayasa oleh para elit yang tidak merasakan konsekuensi atau menanggung biaya kegagalan. Pada akhirnya, ini hanyalah jalan untuk mereduksi Gaza menjadi ruang eksperimen pemerintahan baru.

Fitriah Abdul Azis
Penulis Hubungan Internasional