KPK Tangkap Bupati Cilacap Diduga Peras SKPD Libatkan Satpol PP

MURIANETWORK.COM – Praktik pemerasan yang diduga melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, akhirnya terbongkar oleh KPK. Modusnya? Menekan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Cilacap, Jawa Tengah, untuk menyetor sejumlah dana. Yang menarik, dalam aksi penagihan ini, Satpol PP kabupaten disebut-sebut turut dilibatkan.

Menurut penjelasan KPK, peran Satpol PP ini baru benar-benar terasa ketika batas waktu setoran hampir habis. Tenggatnya adalah 13 Maret 2026. Beberapa SKPD yang dianggap terlambat bayar, kemudian ‘dihubungi’ oleh aparat tersebut.

Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindasan dan Eksekusi KPK, memberikan rincian lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Sabtu (14/3) malam.

“Kalau belum menyetor, maka perangkat daerah akan ditagih oleh SUM, FER, dan BUD sesuai wilayah kerjanya. Mereka dibantu oleh Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Cilacap,” ujar Asep.

Nama-nama yang disebutkan Asep itu merujuk pada sejumlah pejabat kunci. Ada Asisten I Sekda Sumbowo (SUM), Asisten II Ferry Adhi Dharma (FER), dan Asisten III Budi Santoso (BUD). Lalu, Kepala Satpol PP Cilacap Rochman, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hamzah Syafroedin. Mereka bertugas memastikan target setoran dari tiap daerah terpenuhi.

Operasi penyergapan atau OTT sendiri sudah dilakukan KPK sehari sebelumnya, tepatnya pada 13 Maret. Ini adalah operasi kesembilan di tahun 2026, dan yang ketiga selama bulan Ramadhan. Dalam aksi itu, Syamsul Auliya Rachman diamankan bersama 26 orang lain. Sejumlah uang tunai juga disita.

Keesokan harinya, statusnya resmi naik. KPK menetapkan Bupati Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardoo (SAD), sebagai tersangka. Kasusnya berkisar pada dugaan pemerasan dan penerimaan dana tak wajar di lingkungan pemkab untuk anggaran 2025–2026.

Dari konstruksi kasus yang dibangun, target uang yang ingin dikumpulkan sang bupati terbilang besar: Rp750 juta. Rencananya, sebagian, yakni Rp515 juta, akan dipakai untuk THR Forkopimda Cilacap. Sisa lainnya dikatakan untuk kepentingan pribadi.

Namun begitu, rencana itu tak sepenuhnya mulus. Saat OTT digelar, dana yang berhasil terkumpul baru mencapai angka Rp610 juta. Jauh dari target, meski tetap bukan jumlah yang sedikit.