Jakarta – Hidayat Nur Wahid mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi VIII DPR itu menilai langkah ini penting untuk memperkuat pondok pesantren di tanah air. Tak hanya itu, ia juga mendorong pengelolaan Dana Abadi Pesantren agar segera diwujudkan.
Menurutnya, upaya ini bakal berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. “Masyarakat, terutama dari kalangan pesantren, sudah menunggu lama,” ujarnya.
HNW sapaan akrabnya mengaku telah menerima banyak aspirasi. Harapannya, kehadiran Ditjen Pesantren nantinya bisa membawa perubahan signifikan. Dari para kiai, pimpinan pondok, hingga tokoh masyarakat, suara mereka sama: ingin pesantren makin maju dan memberikan dampak positif yang lebih luas. Tujuannya, menghadirkan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
“Dalam raker tadi, Menteri Agama menyampaikan bahwa secara administrasi di Kemenag prosesnya sudah selesai. Tinggal menunggu penerbitan Perpres,” kata HNW usai Rapat Kerja dengan Kementerian Agama, Rabu (28/1/2026).
Namun begitu, ia mengingatkan bahwa prosesnya jangan sampai berlarut-larut. Fraksi PKS dan Komisi VIII, tegasnya, meminta Kemenag meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait. “Agar Perpres itu segera terbit dan Ditjen Pesantren bisa segera diresmikan,” sambungnya.
Sebenarnya, lampu hijau sudah diberikan. Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren. Bahkan, sejak 21 Oktober 2025, Kementerian Sekretariat Negara sudah mengeluarkan surat instruksi pendiriannya kepada Kementerian Agama.
Tapi, kenyataannya? Tiga bulan berlalu, institusi yang dinanti-nanti itu belum juga terbentuk. Padahal antusiasme dari kalangan pesantren sangat tinggi menyambut surat instruksi tersebut.
Artikel Terkait
Dua Ruas Jalan di Jakarta Tergenang, Arus Lalu Lintas Terganggu
Kisah Mengerikan di Lombok: Anak Cekik Ibu, Bakar Jasadnya Demi Uang
Trump Ultimatum Iran: Ancaman Serangan Lebih Dahsyat Gantung di Tengah Ajakan Berunding
Dewan Perdamaian Trump: Jalan Baru atau Alat Dominasi AS di Gaza?