Siklus Bencana di Indonesia: Antara Respons Darurat dan Mitigasi yang Terlupakan

Bencana di Nusantara: Antara Data dan Realita yang Terus Berulang

Hampir tiga ribu kejadian. Angka itu, dirilis BNPB, mencatat bencana alam yang melanda Indonesia dari Januari hingga akhir November 2025. Yang paling mendominasi? Banjir. Hampir setengah dari seluruh kejadian adalah air yang meluap dan menggenangi permukiman. Disusul kemudian oleh amukan angin kencang dan hujan yang tak kenal ampun. Kalau digabung, banjir dan cuaca ekstrem ini menyumbang lebih dari 70 persen musibah sepanjang tahun.

Lalu datang Desember. Bulan ini sendiri mencatat 154 kejadian banjir, menelan korban ratusan ribu jiwa yang terdampak. Data ini bukan sekadar deretan statistik di atas kertas. Di baliknya, ada ribuan keluarga di Aceh, Sumatra Utara, dan daerah lain yang kehilangan tempat tinggal, bahkan nyawa, akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Namun begitu, tantangan terbesar kita sebenarnya bukan pada frekuensinya yang makin sering. Pola penanganan yang masih terlalu reaktif, itulah persoalan utamanya. Kita memang jago mengirimkan bantuan setelah banjir datang atau menebang pohon yang sudah tumbang. Tapi, upaya itu selalu jadi sorotan utama. Sementara itu, investasi untuk mencegah bencana sebelum terjadi terasa jauh lebih lemah.

Lihat saja mitigasi struktural. Normalisasi sungai, perbaikan drainase, penguatan tanggul semuanya masih belum optimal. Di tingkat kebijakan, perencanaan tata ruang yang seharusnya menghormati zona rawan sering kalah oleh desakan pembangunan jangka pendek yang agresif.

Dampak dari absennya mitigasi ini jauh lebih luas. Setiap kali banjir melanda, bukan cuma jalan dan jembatan yang hancur. Produktivitas warga mandek, layanan publik lumpuh, dan beban ekonomi membengkak ditanggung masyarakat dan juga negara.

Di sisi lain, fenomena angin kencang dan puting beliung yang merobohkan rumah di berbagai daerah juga mengungkap masalah lain. Standar bangunan yang rendah dan kesiapan komunitas yang minim membuat kerusakan selalu parah. Sistem peringatan dini pun seringkali tak sampai ke tingkat warga.

Koordinasi di lapangan antara pemerintah pusat, daerah, relawan, dan masyarakat juga kerap berjalan dadakan. Kapasitas kelembagaan yang timpang menciptakan celah. Dalam situasi darurat, keterlambatan informasi dan minimnya latihan terpadu masih jadi kendala nyata.

Memang, Indonesia rentan secara alamiah. Tapi risiko itu makin menjadi-jadi karena ulah manusia: alih fungsi lahan, urbanisasi tak terkendali, dan degradasi lingkungan. Strategi kebencanaan yang ideal harusnya mencakup empat hal: mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Bukan cuma fokus pada dua yang terakhir.

Lantas, seperti apa pendekatan preventif itu?

Pertama, soal tata ruang. Zonasi risiko bencana harus jadi landasan kebijakan pembangunan, bukan sekadar dokumen yang mengendap di rak. Investasi untuk infrastruktur tahan bencana drainase memadai, sistem penahan banjir, rumah dan fasilitas publik yang lebih kuat harus jadi prioritas.