Puan Maharani Tekankan Peran Strategis Parlemen Wujudkan Inklusi Sosial dan Kurangi Ketimpangan di Forum MIKTA

Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara resmi menyampaikan pidato penting mengenai peran parlemen dalam memajukan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan global. Hal ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Parlemen MIKTA ke-11 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan.

Dalam pidatonya, Puan menyoroti fakta bahwa ketimpangan global masih menjadi tantangan besar. Dia menilai manfaat globalisasi belum dirasakan secara merata, sementara masyarakat miskin justru lebih banyak menanggung risikonya. Kondisi inilah yang mendasari pentingnya komitmen global untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.

"Mewujudkan SDGs adalah kewajiban bersama semua negara untuk menegakkan martabat manusia. Seiring dengan perubahan masyarakat, kami sebagai anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk melindungi kelompok berisiko dan mendorong terciptanya kesetaraan yang lebih luas," tegas Puan dalam keterangan tertulisnya.

MIKTA Sebagai Wadah Kerja Sama Kekuatan Menengah

Forum MIKTA merupakan sebuah aliansi yang terdiri dari lima negara kekuatan menengah, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Forum Konsultasi Ketua Parlemen MIKTA sendiri menjadi platform strategis bagi pimpinan lembaga legislatif dari kelima negara tersebut untuk berdialog.

Pada forum kali ini, pembahasan difokuskan pada dua topik utama. Sesi III membahas peran parlemen dalam menyertakan masyarakat rentan dan mengurangi ketimpangan, sedangkan Sesi IV mendalami peran parlemen untuk mendorong integrasi sosial guna mengatasi polarisasi di masyarakat.

Kebijakan Sosial dan Pendidikan sebagai Pilar Inklusi

Puan Maharani menegaskan bahwa kebijakan sosial harus menjadi instrumen utama untuk menjamin martabat dan stabilitas masyarakat. Dia menyatakan komitmen Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dan memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat paling rentan, selaras dengan prinsip-prinsip SDGs.

Lebih lanjut, Puan menempatkan pendidikan sebagai pilar fundamental dalam mewujudkan inklusi sosial. "Kami meyakini bahwa inklusi dibangun dari ruang kelas yang mengajarkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, dan pembentukan karakter. Hal ini yang akan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan," jelasnya. "Untuk itu, parlemen harus memastikan alokasi sumber daya pendidikan dapat menjangkau seluruh siswa tanpa terkecuali."

Komitmen Indonesia pada Pembangunan Inklusif Jangka Panjang

Dalam paparannya, Puan juga menekankan komitmen jangka panjang Indonesia terhadap pembangunan yang inklusif. Komitmen ini diwujudkan melalui peta jalan pencapaian SDGs yang mengintegrasikan perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

"Agenda luas tersebut mencakup program reforma agraria, pengelolaan kehutanan sosial, dan pengembangan infrastruktur yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat," papar Puan secara rinci.

Fungsi Parlemen dan Pentingnya Menghargai Perbedaan

Puan juga mengingatkan bahwa parlemen memegang peran sentral dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan. Peran ini dijalankan melalui tiga fungsi utamanya: mengesahkan undang-undang yang mengatur akses masyarakat, meninjau anggaran untuk menentukan jangkauan program, dan melakukan pengawasan serta meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaannya.

Tak kalah penting, Puan menyinggung soal pentingnya mempraktikkan penghargaan terhadap perbedaan dalam dunia politik. Menurutnya, parlemen harus menjadi teladan dalam menerima perbedaan dan mengedepankan dialog.

"Kita perlu menormalisasi politik yang menerima perbedaan, mengedepankan negosiasi yang adil, dan mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Para pimpinan parlemen harus memberikan contoh dengan menyelenggarakan dialog terstruktur lintas partai dan dengar pendapat bersama mengenai isu-isu sensitif," ungkapnya.

Puan menegaskan, inklusivitas harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar janji. Dia mendorong agar keterlibatan kelompok pemuda, perempuan, minoritas, dan komunitas rentan dalam proses politik ditingkatkan agar aspirasi mereka dapat didengar dan dipertimbangkan.

Penutupan Forum dan Apresiasi untuk Korsel

Forum Konsultasi Parlemen MIKTA ke-11 secara resmi ditutup oleh Ketua Majelis Nasional Republik Korea, H.E. Woo Won-shik, yang bertindak sebagai ketua parlemen MIKTA untuk tahun ini. Sebagai bagian dari acara, seluruh delegasi dijamu dalam sebuah makan malam kenangan oleh Parlemen Korea Selatan.

Pada kesempatan jamuan makan malam tersebut, Puan Maharani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada parlemen tuan rumah atas sambutan dan keramahannya. Dia menyebut acara tersebut sebagai simbol komitmen bersama untuk menjaga semangat persahabatan dan kerja sama yang konstruktif di antara negara-negara MIKTA.