Kalau korban terus diminta bersabar, sementara pelaku kejahatan dilindungi oleh sistem internasional, apa yang kita jaga sebenarnya? Bukan perdamaian. Tapi status quo penjajahan itu sendiri.
Ini ujian moral buat negeri Muslim terbesar di dunia.
Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, seharusnya Indonesia memainkan peran moral yang lebih tegas. Bukan sekadar simbolik. Palestina bagi kita bukan cuma isu politik luar negeri biasa. Ini soal akidah, keadilan, dan amanah sejarah yang berat.
Tapi nyatanya? Keberanian politik sering kalah oleh pertimbangan diplomasi yang rumit. Kita hadir di forum, keluarkan pernyataan normatif, tapi gerak kita tetap dalam koridor yang ditentukan kekuatan global. Akibatnya, posisi kita jadi terasa ambigu. Di pidato menolak penjajahan, tapi dalam praktiknya ikut menopang mekanisme yang justru melanggengkannya.
Sejarah nanti tak hanya akan mencatat siapa penindasnya. Tapi juga siapa yang diam, yang berkompromi, atau yang membantu menormalisasi kezaliman.
Palestina sebenarnya tak butuh bahasa-bahasa baru tentang perdamaian. Mereka butuh keberanian dari dunia, terutama negeri-negeri Muslim, untuk menyebut penjajahan ya sebagai penjajahan. Dan untuk berpihak pada pembebasan, bukan pada stabilitas palsu.
Indonesia dihadapkan pada pilihan. Tetap tegak berdiri pada amanat konstitusi dan nurani umat, atau larut dalam skema global yang menjadikan kata 'perdamaian' sebagai wajah baru dari penjajahan yang lama.
Karena dalam catatan sejarah, dukungan yang paling berbahaya seringkali bukan yang terang-terangan membela kezaliman. Melainkan yang diam-diam membuat kezaliman itu terlihat sah dan dapat diterima.
Selvi Sri Wahyuni, M.Pd
Artikel Terkait
Berbuka Puasa di Denpasar Hari Ini Pukul 18.36 WITA
Bamsoet Ingatkan Wacana KPU sebagai Pilar Keempat Perlu Kajian Mendalam
PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman untuk Lebaran di Sulsel, Sultra, dan Sulbar
LPSK Berikan Perlindungan Darurat kepada Aktivis KontraS Korban Siraman Air Keras