Kepolisian di Bawah Kementerian

Oleh: Nano Hendi Hartono
Wartawan Senior

Ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu benar-benar menyentak. "Lebih baik jadi petani," katanya, jika Polri harus ditempatkan di bawah kementerian. Kalimat itu bukan cuma luapan emosi sesaat. Ia lebih mirip pernyataan sikap tegas dari sebuah institusi yang merasa posisinya terusik.

Intinya jelas: Polri ingin tetap langsung di bawah Presiden. Menurut pandangan ini, masuk ke dalam struktur kementerian akan menggerogoti independensi dan profesionalisme mereka. Tapi, benarkah begitu? Atau justru sebaliknya, wacana ini muncul sebagai upaya menata ulang kekuasaan agar tidak menumpuk di satu titik?

Kita masih ingat, pasca 1998, Polri berhasil dipisahkan dari TNI. Itu langkah maju. Watak militeristik pelan-pelan dihapus, diganti dengan citra sipil. Sayangnya, reformasi itu seperti berhenti separuh jalan.

Memang, secara status Polri kini sipil. Tapi dalam tata kelola kekuasaan, posisinya justru jadi sangat kuat. Langsung di bawah Presiden, dengan kewenangan yang amat luas. Mulai dari penegakan hukum, urusan intelijen, sampai fungsi administratif. Praktis, hampir tak ada 'penyangga' yang efektif untuk mengawasinya.

Presiden adalah atasan langsung. Namun dalam dinamika politik nyata, relasi ini jarang berjalan sederhana. Presiden punya pertimbangan stabilitas, kompromi dengan elite, dan berbagai kepentingan kekuasaan. Di sinilah letak persoalannya: kalau bukan Presiden, lalu siapa yang benar-benar bisa mengawasi Polri?

Posisi yang terlalu dekat dengan pusat kekuasaan rawan memunculkan konflik kepentingan. Terutama saat Polri harus menangani kasus yang melibatkan elite politik atau kepentingan rezim berkuasa. Menurut sejumlah saksi dan pengamat, ini bukan skenario fiksi.

Sejarah kita pasca-reformasi mencatat beberapa momen dimana Polri terlihat politis. Penegakan hukum yang dianggap selektif, atau yang sering dikritik sebagai "tumpul ke atas, tajam ke bawah". Kritik semacam ini lahir dari pengalaman publik yang merasa kekuasaan kepolisian minim kontrol.