Keputusan Indonesia untuk ikut serta dalam Dewan Perdamaian sebuah inisiatif yang digagas Amerika Serikat langsung disambut kritik pedas. Kali ini, Amnesty Internasional yang angkat bicara. Mereka melihat langkah pemerintah ini berisiko menggerogoti tatanan hukum internasional dan, yang lebih parah, mengkhianati komitmen Indonesia sendiri terhadap nilai-nilai universal yang selama ini selalu diagung-agungkan.
Di sisi lain, sorotan ini datang di momen yang cukup janggal. Pasalnya, Indonesia saat ini sedang memegang tampuk kepemimpinan di Dewan HAM PBB. Lantas, bagaimana mungkin sebuah negara bisa memimpin dengan efektif jika kebijakannya justru terlihat mengikuti langkah Donald Trump?
Pertanyaan itu dilontarkan langsung oleh Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia.
Menurutnya, inisiatif yang dibungkus klaim perdamaian oleh Trump itu justru berpotensi melemahkan jaminan hak asasi manusia universal. Dan ironisnya, lembaga yang menjalankan mandat HAM itu sedang dipimpin Indonesia.
Usman merasa, keputusan bergabung ini ibarat tamparan keras. Upaya puluhan tahun untuk memperkuat sistem global lewat kepatuhan pada nilai universal dan kesetaraan antarnegara, seolah digerus dalam sekejap. Alih-alih memperbaiki sistem yang ada, Indonesia malah ikut merusak fondasi nilai universal yang susah payah dibangun pasca Perang Dunia II.
“Pemerintah Indonesia harus menjelaskan terbuka alasan di balik keputusan yang merusak sistem hukum internasional,” cetusnya lagi.
Artikel Terkait
Di Balik Jarum Infus: Kisah Tiga Perempuan Menemukan Makna Hidup Melawan Kanker Payudara
Gajayana Terhenti Usai Tabrakan dengan Truk di Perlintasan Kebumen
Dari Tuduhan Es Gabus Palsu, Terkuak Rumah Ambruk dan Anak Putus Sekolah
Kobaran Api Hanguskan Pabrik Sandal di Medan, Diduga Bermula dari Korsleting