Amnesty Soroti Langkah Indonesia Bergabung dengan Inisiatif Perdamaian AS

Keputusan Indonesia untuk ikut serta dalam Dewan Perdamaian sebuah inisiatif yang digagas Amerika Serikat langsung disambut kritik pedas. Kali ini, Amnesty Internasional yang angkat bicara. Mereka melihat langkah pemerintah ini berisiko menggerogoti tatanan hukum internasional dan, yang lebih parah, mengkhianati komitmen Indonesia sendiri terhadap nilai-nilai universal yang selama ini selalu diagung-agungkan.

Di sisi lain, sorotan ini datang di momen yang cukup janggal. Pasalnya, Indonesia saat ini sedang memegang tampuk kepemimpinan di Dewan HAM PBB. Lantas, bagaimana mungkin sebuah negara bisa memimpin dengan efektif jika kebijakannya justru terlihat mengikuti langkah Donald Trump?

Pertanyaan itu dilontarkan langsung oleh Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia.

“Bagaimana Indonesia efektif memimpin Dewan HAM jika membebek ke Trump yang lagi menyerang sistem internasional PBB? Miris. Board of Peace itu bagian dari meningkatnya serangan Trump ke PBB, lembaga keadilan internasional dan norma-norma universal,” tegas Usman dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (27/1).

Menurutnya, inisiatif yang dibungkus klaim perdamaian oleh Trump itu justru berpotensi melemahkan jaminan hak asasi manusia universal. Dan ironisnya, lembaga yang menjalankan mandat HAM itu sedang dipimpin Indonesia.

“Ini menegaskan standar ganda Indonesia,” ucapnya.

Usman merasa, keputusan bergabung ini ibarat tamparan keras. Upaya puluhan tahun untuk memperkuat sistem global lewat kepatuhan pada nilai universal dan kesetaraan antarnegara, seolah digerus dalam sekejap. Alih-alih memperbaiki sistem yang ada, Indonesia malah ikut merusak fondasi nilai universal yang susah payah dibangun pasca Perang Dunia II.

“Pemerintah Indonesia harus menjelaskan terbuka alasan di balik keputusan yang merusak sistem hukum internasional,” cetusnya lagi.

Karena itu, Amnesty mendesak Komisi I DPR untuk segera memanggil Menteri Luar Negeri. Tujuannya jelas: meminta penjelasan mendetail. Komisi I dianggap punya kewajiban untuk memastikan kebijakan luar negeri Indonesia tetap sejalan dengan konstitusi, yang menjunjung tinggi perdamaian dunia melalui hukum internasional dan prinsip HAM.

Persoalan Palestina juga jadi perhatian. Usman menegaskan, segala upaya perdamaian di sana harus melibatkan rakyat Palestina. Sebab, masa depan merekalah yang dipertaruhkan.

Di tengah situasi Gaza yang masih sangat mencekam dengan pembatasan bantuan kemanusiaan yang sistematis dan mengarah pada genosida sikap Indonesia yang bergabung dengan Amerika tanpa melibatkan rakyat Palestina dinilai mencerminkan standar ganda yang nyata.

Baginya, perdamaian yang dibangun dengan menyingkirkan korban bukanlah perdamaian sejati. Sikap seperti ini bukan cuma melemahkan komitmen konstitusional Indonesia terhadap kemanusiaan, tapi juga berisiko ikut melanggengkan kejahatan serius terhadap kemanusiaan.

Pada akhirnya, Amnesty menilai partisipasi Indonesia dalam inisiatif yang melemahkan PBB ini berisiko menggerus kredibilitas diplomasinya di mata dunia. Padahal, selama ini Indonesia selalu berusaha menampilkan diri sebagai pendukung setia multilateralisme dan penegak hukum internasional. Kini, citra itu dipertaruhkan.