Prabowo di Dewan Perdamaian Trump: Diplomasi atau Pengkhianatan Prinsip?

Sikap Prabowo terhadap Palestina memang sering terasa ambigu. Di satu sisi, pemerintahannya mengirimkan bantuan kemanusiaan. Tapi di sisi lain, ada beberapa hal yang membuat pemihakannya dipertanyakan.

Pertama, soal hubungan dagang dengan Israel. Nilainya memang kecil, cuma 0,05% dari total perdagangan luar negeri Indonesia. Tapi, Prabowo tak kunjung memutuskannya, sementara banyak negara lain sudah berani mengambil langkah itu. Kedua, dia terlihat enggan menerima utusan resmi Hamas di Istana. Padahal, negara-negara Islam seperti Malaysia dan Turki melakukannya. Ketiga, ada pernyataannya yang kontroversial di New York September 2025, bahwa perdamaian baru bisa tercapai jika keamanan Israel dijamin. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa justru Israel yang sudah superkuat itu yang perlu dijamin? Bukankah rakyat Palestina yang terus dibantai yang butuh jaminan keamanan?

Analis politik punya pandangannya sendiri. Menurut Bhima Yudhistira dari CELIOS, kebijakan luar negeri Indonesia saat ini sangat didikte kepentingan ekonomi.

“Palestina sering kali menjadi korban kompromi ini,” katanya. “Sulit membayangkan Indonesia akan mengambil langkah keras terhadap Israel jika itu berisiko mengganggu relasi dengan Amerika Serikat.”

Pandangan serupa datang dari analis geopolitik, Connie Rahakundini Bakrie. “Prabowo adalah aktor realistis. Ia tidak akan berkonfrontasi langsung dengan Trump atau Netanyahu. Yang dipilih adalah jalan aman, meski itu berarti mengorbankan prinsip historis Indonesia,” ujarnya.

Kritik paling pedas mungkin dari Dr. Zulfikar Rachmat, yang menulis di Middle East Monitor. Ia menyebut Prabowo tidak peduli pada pembebasan atau keadilan bagi Palestina.

“Yang ia pedulikan adalah kekuasaan, prestise, dan citra dirinya di panggung dunia. Palestina bukanlah sebuah prinsip melainkan sekadar properti diplomasi,” tulisnya.

Dengan semua ini, harapan bahwa Prabowo akan menjadi pahlawan bagi Palestina di Dewan Perdamaian Trump tampaknya terlalu muluk. Karakternya yang cenderung menghindari konflik, ditambah ketergantungan pada hubungan dengan AS, membuat banyak orang pesimis. Kemungkinan besar, dia hanya akan jadi ‘pak turut’ yang mengiyakan saja apa kata Trump. Dan itulah yang paling dikhawatirkan. Wallahu alimun hakim.

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.