Kapolri Sigit Lebih Pilih Dicopot Ketimbang Polri Dibawah Kemendagri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo punya sikap yang jelas dan keras. Ia menolak mentah-mentah wacana penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri. Bahkan, ia lebih memilih dicopot dari jabatannya ketimbang struktur lembaga itu diutak-atik lagi.

Pernyataannya itu meluncur tegas dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin lalu. Menurut Sigit, ide memasukkan Polri ke dalam lingkup Kemendagri bukan cuma soal tata kelola. Lebih dari itu, ia melihatnya sebagai langkah yang justru melemahkan negara. Bahkan melemahkan posisi Presiden sendiri.

“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden,” tegas Sigit dalam rapat yang terekam di Youtube Tv Parlemen itu.

Bagi dia, posisi Polri harus tetap langsung di bawah Presiden. Itu amanat reformasi, sekaligus mandat konstitusi yang tak bisa diganggu gugat. Menempatkannya di bawah kementerian, dalam pandangannya, akan mengurangi kewibawaan institusi biru itu. Dampaknya? Bisa sistemik, merembet ke stabilitas negara dan kepemimpinan nasional.

Dan sikapnya bukan sekadar retorika. Sigit menyatakan kesiapannya menanggung konsekuensi. Kalau pilihannya adalah menjadi Menteri Kepolisian atau berada di bawah Mendagri, ia lebih memilih mundur.

“Kalaupun saya diminta untuk menjadi menteri kepolisian, lebih baik saya jadi petani,” ujarnya tanpa ragu.

Lalu ia menegaskan lagi, “Saya pilih jabatan Kapolri saja yang dicopot.”

Reaksi di ruang rapat pun langsung hidup. Pernyataan blak-blakan Kapolri itu disambut tepuk tangan riuh dari para peserta. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, bahkan bersorak memberi pujian.

“Menyala Kapolri, menyala!” serunya, diselingi tepuk tangan.

Di sisi lain, dukungan juga datang dari internal parlemen. Rikwanto, purnawirawan Irjen yang kini duduk di Komisi III mewakili Partai Golkar, menyatakan partainya mendukung penuh kemandirian Polri.

Ia berharap Polri terus memperkuat diri. Tujuannya jelas: menunjukkan kepada masyarakat bahwa institusi ini mampu berdiri sendiri, kokoh, dan tak mudah dilemahkan oleh kepentingan politik mana pun.

Sumber: Wartakota Tribunnews