Kapolri: Berjuang Hingga Titik Darah Penghabisan Tolak Polri Dibawah Kementerian
Di ruang rapat Komisi III DPR, Senin lalu, suasana tegang tiba-tiba pecah oleh tepuk tangan. Sorotan tertuju pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dengan nada tegas, ia memerintahkan seluruh jajarannya untuk berjuang mati-matian. Perlawanan itu ditujukan pada wacana yang menginginkan Polri ditempatkan di bawah payung suatu Kementerian, atau dibuatkan kementerian khusus seperti halnya TNI dengan Kementerian Pertahanan.
Yang menarik, pernyataan keras itu justru disambut dukungan meriah dari para anggota dewan yang hadir. Tepuk tangan mereka seolah mengukuhkan bahwa posisi Polri saat ini adalah harga mati. Titik. Dengan demikian, kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri pun seakan tak lagi punya ruang untuk mengusik status quo ini.
Bagi Kapolri, posisi Polri yang langsung di bawah Presiden adalah warisan sakral Reformasi. Mengutak-atiknya bukan cuma mengkhianati amanat itu, tapi juga dianggap akan melemahkan institusi, negara, bahkan kepemimpinan Presiden sendiri. Ia memperingatkan tentang bahaya "Matahari Kembar" jika Polri akhirnya dibawahi kementerian.
"Lebih baik jadi petani daripada jadi Menteri yang membawahi Polri itu,"
Begitu tegas Listyo Sigit. Kalimat itu lagi-lagi disambut gemuruh tepuk tangan. Ia bahkan menegaskan penolakannya untuk menduduki jabatan menteri apa pun yang bertugas membawahi Polri. Pesannya jelas, dan terasa sangat telak bagi pihak-pihak yang selama ini mengusulkan perubahan.
Namun begitu, di balik ketegasan ini, ada realitas pahit yang tak bisa diabaikan. Justru dalam konfigurasi seperti inilah kerusakan di tubuh Polri kerap muncul ke permukaan. Janji untuk melayani dan mengayomi seringkai hanya jadi cerita. Masyarakat malah cenderung menghindari kontak dengan Polri, takut urusannya berlarut dan menguras kantong. Belum lagi soal politisasi, di mana institusi ini kerap ditarik untuk memenangkan kepentingan kelompok tertentu.
Situasinya sampai membuat banyak orang putus asa, bertanya-tanya: masih adakah cara untuk memperbaiki institusi ini?
(Erizal)
Artikel Terkait
Polda Papua Bongkar Praktik Ilegal BBM Subsidi di Merauke, Negara Rugi Hingga Rp197 Juta
Kuasa Hukum Jusuf Kalla Sebut Ada Gerakan Terpola di Balik Pemotongan Video Ceramah Mati Syahid
IHSG Terus Terkoreksi ke 7.072, Sinyal Rebound Jangka Pendek Mulai Terlihat
KPK Endus Oknum Klaim Bisa Atur Perkara di Kasus Korupsi Bea Cukai