Pimpinan TNI dan Menhan Bahas Kekuatan Militer hingga Langkah Diplomasi Global di Balik Pintu Tertutup DPR

Senin lalu (26/1), suasana di Kompleks DPR tampak seperti biasa. Namun di balik pintu tertutup ruang rapat Komisi I, berlangsung pembicaraan serius. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin duduk berdampingan dengan pimpinan tertinggi TNI: Panglima Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Mereka hadir memenuhi undangan para anggota dewan untuk sebuah rapat kerja yang sifatnya tertutup.

Usai pertemuan, Ketua Komisi I Utut Adianto bersedia memberikan sedikit penjelasan kepada awak media yang sudah menunggu. Menurutnya, rapat itu menghasilkan dua poin utama.

"Hari ini kami melakukan rapat kerja, poinnya dua, adalah apa yang sudah dicapai dan dilaksanakan di tahun 2025 dan rencana kerja di 2026,"

kata Utut.

Ia menekankan bahwa kehadiran anggota komisi hampir lengkap. Tiga puluh orang hadir, mewakili seluruh delapan fraksi yang ada. Dinamika tanya jawab pun berjalan cukup hidup. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para anggota sangat bervariasi, ditujukan kepada Menhan hingga pimpinan TNI, membahas berbagai hal mendetail.

"Intinya itu, nanti kalau ada yang mau bertanya akan saya teruskan. Yang jelas Komisi I mendukung dan menginginkan TNI yang kuat,"

tegas Utut lagi.

Dia kemudian menambahkan penjelasan yang lebih kontekstual, menyentuh kondisi global.

"Kekuatan TNI akan menjadi kekuatan utama bersama Polri menjaga NKRI di tengah suasana geopolitik yang juga sedang hangat,"

tambahnya.

Nah, selain pembahasan seputar postur dan rencana kerja internal, ada satu topik eksternal yang juga sempat disinggung. Rapat itu turut membahas langkah Indonesia yang memutuskan untuk bergabung ke dalam "board of peace". Ini adalah sebuah forum yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pembahasan ini menunjukkan bahwa perhatian para pemimpin tidak hanya tertuju ke dalam, tetapi juga pada peran Indonesia di panggung diplomasi keamanan global.