Jika Kapolri Listyo Sigit Diganti, Laskar Cinta Jokowi: Kepercayaan Rakyat ke Prabowo Bisa Menurun

Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro memperingatkan bahwa rencana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat berdampak serius pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Suhandono, kinerja kepolisian di bawah kepemimpinan Listyo Sigit selama ini dinilai baik dan mampu menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga wacana pergantian Kapolri dianggap sebagai langkah yang berpotensi memicu ketidakpastian politik.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Suhandono menegaskan bahwa LCJ melihat Jenderal Listyo Sigit berhasil mempertahankan profesionalisme aparat dan menegakkan hukum secara proporsional di tengah berbagai tantangan, mulai dari pengamanan pemilu hingga penanganan kerusuhan di sejumlah daerah.

“Selama ini kepolisian di bawah Pak Listyo Sigit sangat bagus. Jika beliau diganti tanpa alasan yang jelas, kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo bisa menurun,” ujar Suhandono kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Ia menilai, upaya mendorong pergantian Kapolri saat ini sarat dengan kepentingan politik. “Kami menduga ada pihak-pihak yang ingin melemahkan institusi Polri dan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah,” tambahnya.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri pada Januari 2021. Sebelum memimpin Polri, ia menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Dalam masa kepemimpinannya, Polri mencatat sejumlah capaian, seperti penguatan program Presisi, penanganan pandemi COVID-19, hingga pengamanan pemilu yang relatif kondusif.

Ia menilai bahwa di bawah kendali Listyo Sigit, Polri mampu meningkatkan citra sebagai institusi penegak hukum yang lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat. Meski demikian, Polri tetap menghadapi tantangan, termasuk kasus-kasus besar seperti skandal Ferdy Sambo dan penanganan unjuk rasa yang memicu sorotan publik.

Pergantian Kapolri bukan hanya keputusan administratif. Dalam konteks politik Indonesia, posisi Kapolri kerap dipandang strategis karena berhubungan langsung dengan stabilitas keamanan nasional. Keputusan mengganti Kapolri di awal masa pemerintahan bisa dibaca publik sebagai sinyal politik, yang berpotensi memunculkan spekulasi mengenai hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan kelompok kepentingan.

Suhandono menilai, setiap pergantian pejabat tinggi keamanan perlu disertai alasan yang transparan. “Publik sensitif terhadap keputusan seperti ini. Jika terkesan politis, kepercayaan kepada pemerintah bisa tergerus,” ujarnya.

Wacana pergantian Kapolri mencuat seiring meningkatnya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Beberapa kelompok masyarakat menilai Polri perlu evaluasi menyeluruh, sementara kelompok lain menganggap kinerja institusi kepolisian sudah on track. Spekulasi kian menguat setelah beredar kabar adanya desakan dari sejumlah elite politik yang menginginkan penyegaran di tubuh Polri.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait rencana pergantian tersebut. Presiden Prabowo sendiri beberapa kali menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Menurut Laskar Cinta Jokowi, mengganti Listyo Sigit tanpa alasan yang jelas dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Keputusan semacam itu bisa dianggap sebagai kompromi politik atau tanda adanya tekanan dari kelompok tertentu.

“Jika pergantian dilakukan, publik bisa menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menjaga profesionalisme dan stabilitas. Itu akan mengurangi legitimasi Presiden,” tegas Suhandono.

Ia menilai, menurunnya kepercayaan publik dapat memengaruhi kemampuan pemerintah mengelola isu-isu besar, termasuk agenda pembangunan dan penegakan hukum jangka panjang.

LCJ mendesak pemerintah untuk mengedepankan keterbukaan informasi. Jika ada evaluasi kinerja Kapolri, proses dan alasannya harus dikomunikasikan secara jelas kepada publik. Transparansi dianggap penting untuk menghindari spekulasi politik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Selain itu, LCJ mengimbau media dan masyarakat sipil untuk tetap kritis, namun tidak terjebak dalam polarisasi. “Media dan LSM harus mendorong akuntabilitas, tapi juga menjaga agar isu ini tidak memecah belah,” kata Suhandono.

Sumber: suaranasional

Foto: Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit/Instagram/@kepalakepolisian_ri. /