Menko Airlangga Minta Danantara Jelaskan Kebijakan Fiskal ke Moodys

Di tengah ruang konferensi Jakarta, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan permintaan langsung kepada Badan Pengelola Investasi Danantara. Intinya, Danantara diminta untuk segera duduk bersama dengan lembaga pemeringkat Moody's. Tujuannya? Memberikan penjelasan mendetail soal arah kebijakan fiskal Indonesia belakangan ini.

Permintaan ini bukan tanpa sebab. Ia muncul sebagai respons atas laporan terbaru Moody's yang, meski mempertahankan peringkat Indonesia di level Baa2, justru mengubah outlook dari 'stabil' menjadi 'negatif'. Lembaga itu rupanya menyoroti satu hal penting: kepastian kebijakan di tengah perubahan tata kelola ekonomi nasional.

"Sekarang semuanya masuk di Danantara, dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi. Ini yang perlu penjelasan,"

ujar Airlangga kepada para wartawan, Sabtu lalu. Acaranya adalah pembukaan ABAC Meeting I 2026.

Menurutnya, Moody's butuh kejelasan. Mereka ingin paham bagaimana langkah fiskal Indonesia bergerak pasca-pembentukan sovereign wealth fund itu. Soalnya, ada perubahan struktur yang cukup signifikan. Dulu, dividen dari BUMN mengalir langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kini, alirannya dialihkan ke Danantara.

Nah, sebagai lembaga pengelola investasi, Danantara tentu punya peran ganda. Di satu sisi mengelola dana, di sisi lain berinvestasi. Hal inilah yang kemudian berdampak pada struktur anggaran pemerintah pusat.

"Karena tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran, terutama terkait dengan investasi,"

tambah Airlangga.