Menko Airlangga Minta Danantara Jelaskan Kebijakan Fiskal ke Moodys

Di tengah ruang konferensi Jakarta, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan permintaan langsung kepada Badan Pengelola Investasi Danantara. Intinya, Danantara diminta untuk segera duduk bersama dengan lembaga pemeringkat Moody's. Tujuannya? Memberikan penjelasan mendetail soal arah kebijakan fiskal Indonesia belakangan ini.

Permintaan ini bukan tanpa sebab. Ia muncul sebagai respons atas laporan terbaru Moody's yang, meski mempertahankan peringkat Indonesia di level Baa2, justru mengubah outlook dari 'stabil' menjadi 'negatif'. Lembaga itu rupanya menyoroti satu hal penting: kepastian kebijakan di tengah perubahan tata kelola ekonomi nasional.

"Sekarang semuanya masuk di Danantara, dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi. Ini yang perlu penjelasan,"

ujar Airlangga kepada para wartawan, Sabtu lalu. Acaranya adalah pembukaan ABAC Meeting I 2026.

Menurutnya, Moody's butuh kejelasan. Mereka ingin paham bagaimana langkah fiskal Indonesia bergerak pasca-pembentukan sovereign wealth fund itu. Soalnya, ada perubahan struktur yang cukup signifikan. Dulu, dividen dari BUMN mengalir langsung ke kas negara sebagai PNBP. Kini, alirannya dialihkan ke Danantara.

Nah, sebagai lembaga pengelola investasi, Danantara tentu punya peran ganda. Di satu sisi mengelola dana, di sisi lain berinvestasi. Hal inilah yang kemudian berdampak pada struktur anggaran pemerintah pusat.

"Karena tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran, terutama terkait dengan investasi,"

tambah Airlangga.

Namun begitu, pemerintah berusaha keras menepis kekhawatiran. Komitmen menjaga disiplin fiskal ditegaskan kembali. Airlangga memastikan, defisit anggaran akan tetap dikerek maksimal di angka tiga persen. Rasio utang terhadap PDB pun dijanjikan tak akan melambung di atas 40 persen.

"Secara makro kami jaga," tegasnya.

Laporan Moody's sendiri sebenarnya tak hanya menyentuh soal Danantara. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya prediktabilitas kebijakan, komunikasi publik yang efektif, dan koordinasi yang solid antar kementerian. Di sisi lain, Moody's melihat Indonesia perlu memperkuat basis penerimaan negara. Tanpa itu, akan sulit mendukung belanja prioritas dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi.

Mengenal Moody's, Sang Pemberi Peringkat

Mungkin belum semua familiar. Moody's Corporation adalah raksasa jasa keuangan global yang bermarkas di New York. Reputasinya dibangun dari satu keahlian inti: pemeringkatan kredit dan analisis risiko keuangan.

Nama Moody's Ratings sudah seperti standar emas di dunia keuangan. Mereka menilai kelayakan kredit berbagai pihak, mulai dari pemerintah suatu negara hingga perusahaan swasta dan produk utangnya. Hasil penilaiannya itu yang biasa kita sebut 'rating' punya pengaruh besar.

Bagi suatu negara atau perusahaan, rating yang tinggi bisa membuka keran pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Logikanya sederhana: risiko gagal bayar dinilai rendah, jadi investor mau membayar mahal. Sebaliknya, rating buruk akan membuat biaya pinjaman membengkak.

Tak cuma investor, regulator dan bank sentral di berbagai negara juga mengawasi gerak-gerik Moody's. Rating dari lembaga ini sering jadi bahan pertimbangan untuk memantau stabilitas sistem keuangan dan menyusun kebijakan.