DPP Gerindra akhirnya minta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan menyusul maraknya atribut HUT ke-18 partai yang memenuhi ruang publik, yang ternyata memicu kritik cukup keras dari masyarakat. Tak cuma minta maaf, partai juga langsung memerintahkan pencopotan semua atribut itu.
Sekjen DPP Gerindra, Sugiono, yang jumpa pers di Jakarta Jumat malam (6/2/2026), mengaku instruksi itu datang langsung dari atas. "Ini tindak lanjut arahan Bapak Presiden sekaligus Ketum kami, Prabowo Subianto," ujarnya. Prabowo, dalam sebuah rapat di Bogor awal pekan ini, memang sempat menyayangkan pemasangan spanduk di jalanan yang dinilai merusak pemandangan.
Menurut Sugiono, semangat memasang atribut itu sebenarnya wajar. Partai mereka genap berusia 18 tahun. "Hari ulang tahun kami. Kami rayakan dengan semarak, dengan doa, dengan syukuran," katanya.
Suasana haru dan bangga itu jelas terdengar dalam nada bicaranya.
"Syukur bahwa 18 tahun ini kami terus berdiri, berjalan teguh, menjalankan apa yang menjadi semangat dan idealisme serta cita-cita."
Tapi, di sisi lain, dia sadar euforia itu kadang kelewat batas. "Kami juga meminta maaf jika ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Ini hanya menunjukkan semangat kami yang begitu besar setelah berjuang sekian lama," imbuh Sugiono, seraya menambahkan bahwa semua bendera dan spanduk akan segera diturunkan.
Instruksi sudah turun ke seluruh jajaran. Bahkan, DPP akan memantau proses pembersihannya. "Besok, saya meminta kepada seluruh kader dan partai untuk membersihkan atribut-atribut partai yang terpasang," tegasnya.
Langkah permintaan maaf dan pencopotan ini sepertinya tak bisa lepas dari desakan publik yang sebelumnya sudah memanas di media sosial. Banyak warganet yang protes. Mereka bilang, atribut partai itu mengganggu, bahkan ada yang melaporkan spanduk milik pelaku UMKM sampai dicabut petugas demi memberi tempat untuk atribut HUT Gerindra. Kritik itu rupanya sampai juga ke telinga pimpinan.
Jadi, meski awalnya berniat merayakan momen bersejarah, Gerindra akhirnya memilih untuk mendengar suara masyarakat dan arahan ketumnya sendiri. Ruang publik, kata mereka, harus tetap rapi dan tidak dipenuhi spanduk partai.
Artikel Terkait
Baruasak, Kue Tradisional Bugis-Makassar yang Menyimpan Filosofi dan Cita Rasa Warisan
Kecelakaan Beruntun di Tol Surabaya-Gempol Diduga Akibat Hilang Konsentrasi
Prabowo Serukan Persatuan Nasional di Munajat MUI Istiqlal
Menko Airlangga Minta Danantara Jelaskan Kebijakan Fiskal ke Moodys