Ketika Guru Dihargai Sebagai Proyek, Peradaban Menuju Senja

Sejarah punya cerita yang berulang. Negara-negara besar tak runtuh oleh serangan musuh di medan perang. Mereka ambruk dari dalam, pelan-pelan, saat fondasi intelektual warganya mulai keropos. Di sini, pendidikan adalah infrastruktur terpenting. Dan gurulah aktor utamanya. Melemahkan pendidikan sama saja dengan menyiapkan kehancuran sistematis, perlahan, dan sering tak disadari.

Pendidikan, kalau kita tilik lebih dalam, bukan cuma soal memindahkan ilmu dari buku ke kepala murid. Ia adalah upaya memanusiakan manusia. Dari pemikiran Plato sampai Ki Hadjar Dewantara, esensinya tetap sama: membentuk jiwa, karakter, dan nalar yang kritis. Guru dalam hal ini bukan sekadar pegawai. Mereka adalah penjaga api peradaban. Nah, ketika peran mereka dipinggirkan dalam kebijakan, yang terjadi bukan cuma soal anggaran yang timpang. Makna pendidikan itu sendiri yang terdegradasi.

Di sisi lain, teori negara modern memang menempatkan pendidikan sebagai investasi. Human capital, begitu istilah kerennya. Ia diharapkan mendongkrak produktivitas dan inovasi. Tapi teori itu jadi jomplang saat negara hanya melihat pendidikan sebagai proyek teknokratis belaka. Sekadar program, logistik, dan angka-angka di laporan. Subjek utamanya, yaitu proses belajar manusia, justru terabaikan.

Di sinilah ironi itu muncul. Menurut sejumlah saksi di lapangan, negara terkesan lebih memprioritaskan pegawai penunjang sistem. Ambil contoh pekerja di lembaga seperti SPPG. Status dan kesejahteraannya sering lebih pasti dibanding guru honorer yang bertahun-tahun mengabdi di garis depan. Padahal, merekalah yang memikul beban nyata di akar rumput.

Ini bukan persoalan gaji semata. Lebih dari itu, ini soal pesan ideologis yang dikirim negara. Seolah-olah, kerja administratif dan operasional lebih bernilai ketimbang kerja intelektual serta pedagogis. Bayangkan, ketika seorang sopir di instansi tertentu penghasilannya bisa lebih tinggi dari guru honorer, terjadi inversi nilai. Sadar atau tidak, negara sedang mengajarkan satu pelajaran keliru: mendistribusikan program lebih penting daripada mencerdaskan anak bangsa.

Fakta di lapangan membuktikan hal ini. Berbagai studi menunjukkan korelasi langsung antara kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan. Guru yang hidup dalam ketidakpastian akan mengalami kelelahan struktural. Motivasi turun, profesionalisme tergerus, kreativitas mengajar mandek. Dampak jangka panjangnya mengerikan: lahir generasi yang miskin daya kritis dan mudah dibentuk. Pendidikan mungkin masih "jalan" secara administratif. Kelas ada, kurikulum selesai diacu, program-program diluncurkan. Tapi substansinya? Kosong.

Percaya bahwa program akan tetap berjalan tanpa guru yang diperhatikan adalah ilusi. Program, secanggih apa pun, tak punya kehendak moral. Ia tak paham konteks kesulitan seorang siswa. Tak bisa menanamkan nilai. Dan mustahil menjadi teladan. Pertanyaan mendasarnya sederhana: kalau gurunya tak ada, apa pendidikan benar-benar terjadi? Atau yang berjalan cuma mesin birokrasi bernama "sekolah" yang kehilangan jiwa?

Retorika dan realita sering bertolak belakang. Pendidikan selalu disebut pilar pencerdasan bangsa. Tapi dalam praktiknya, guru justru diperlakukan sebagai variabel yang bisa ditunda. Bisa dinegosiasikan, bahkan dikorbankan. Inilah bentuk penghancuran yang paling halus. Bukan dengan menutup sekolah, tapi dengan membiarkan pilar-pilarnya hidup dalam ketidakpastian.

Jadi, menghancurkan sebuah peradaban tak perlu pelarangan belajar atau pembakaran buku. Cukup abaikan gurunya. Rendahkan martabat profesinya. Ganti visi pendidikan dengan logika proyek semata. Negara yang memilih jalan ini mungkin masih berdiri tegak secara administratif. Tapi secara intelektual dan moral, ia sedang berjalan sendiri menuju senja.