Rustam Effendi Tolak Damai, Pilih Hadapi Risiko Hukum Demuak Ijazah Jokowi

Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi memang sudah mulai mereda. Beberapa nama yang semula jadi sorotan, berhasil keluar lewat pintu damai. Tapi tidak dengan Rustam Effendi. Pria ini justru mengambil jalan yang berbeda. Ia dengan tegas menolak opsi Restorative Justice, dan siap menanggung segala risiko hukum yang bakal datang.

Sikapnya itu jelas bikin kontras. Dua rekannya sesama Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, sudah lebih dulu bebas dari status tersangka setelah menjalani RJ. Mereka bahkan sempat menemui Jokowi di Solo sebagai bagian dari mediasi. Rustam? Enggak. Bagi dia, ini soal prinsip. Bukan cuma strategi hukum belaka.

Lalu, apa sih sebenarnya Restorative Justice itu?

Intinya, RJ adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang fokusnya pada pemulihan hubungan. Bukan penghukuman semata. Konsep ini sering dipakai untuk kasus-kasus seperti dugaan pencemaran nama baik atau yang melibatkan UU ITE. Lewat dialog antara korban dan terlapor, diharapkan tercapai kesepakatan damai. Kalau sudah damai dan memenuhi syarat, proses hukum bisa dihentikan. Itulah jalan yang ditempuh Eggi dan DHL. Dan itulah jalan yang dengan sengaja tidak dipilih Rustam Effendi.

Kenapa sih dia ogah berdamai?

Alasannya berlapis. Pertama, Rustam sejak awal memang menolak status tersangka yang disematkan ke dirinya. Dalam pandangannya, posisinya bukan cuma sebagai terlapor, tapi juga pelapor di kasus yang sama.

"Saya sebenarnya menolak atas ketersangkaan saya. Karena saya ini pelapor juga di Bareskrim Mabes Polri bersama Bang Eggi dan Bang DHL," ungkap Rustam, seperti dikutip dari YouTube tvOne, Sabtu (24/1/2025).

Tapi penolakan atas status itu tidak lantas membuatnya lari ke RJ. Justru sebaliknya. Dia secara terbuka menyatakan tidak akan mengajukannya. Kenapa? Karena menurut Rustam, kalau ikut RJ, persoalan utamanya malah bakal mandek di tengah jalan.

"Kalau saya, tidak (ajukan RJ), karena saya menginginkan ijazah ini benar-benar terungkap gitu, ini bukan untuk saya saja, untuk bangsa ini gitu loh," tegasnya.

Dia khawatir, penerimaan RJ akan mengubur proses pencarian kebenaran yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun. Semua usaha advokasi dan hukum yang melelahkan itu, bakal hangus begitu saja. "Apa artinya yang kita perjuangkan selama bertahun-tahun," imbuhnya. Bagi Rustam, ini soal kejelasan untuk publik, bukan sekadar penyelesaian administratif.

Lalu, risiko apa yang menunggu?

Jelas, pilihannya punya konsekuensi. Saat ini, Rustam masih berstatus tersangka dalam klaster pertama, bersama Kurnia Tri Rohyani dan Muhammad Rizal Fadillah. Mereka bertiga sudah diperiksa di Polda Metro Jaya pada Kamis (22/1/2026). Sementara di klaster kedua, ada nama-nama seperti Roy Suryo dan Rismon Hasiholan Sianipar yang juga telah menjalani pemeriksaan. Total, ada delapan tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi ini.

Dengan menolak RJ, Rustam dan dua rekannya di TPUA itu membuka kemungkinan proses hukum berlanjut hingga ke pengadilan. Risikonya nyata: berkas bisa dilimpahkan ke kejaksaan, dan ancaman pidana pun mengintai. Tapi, sepertinya mereka sudah siap. "Mungkin kalau untuk Bang Eggi silakan, Bang DHL silakan, tapi kami dari TPUA tiga orang ini kami sepakat kita maju terus, apapun risikonya," kata Rustam.

Sikap ini sekaligus menandai perpecahan di internal TPUA. Dulu, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis adalah figur sentral. Kini, Rustam dan dua kawannya memilih jalur yang lebih konfrontatif. Bukan cuma perkara hukum, ini juga terasa seperti pernyataan politik.

Soal 'Orang Besar' yang Disinggung Jokowi

Sebelumnya, Jokowi beberapa kali menyebut ada 'orang besar' di balik kasus ijazahnya yang bergulir bertahun-tahun. Nah, Rustam punya jawabannya. Menurut dia, orang besar itu bukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau partai politik tertentu.

"Ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada, Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA namanya Egi Sujana," katanya usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Kamis (22/1/2026).

Rustam menegaskan, Eggi Sudjana-lah yang selama ini menggugat keabsahan ijazah Jokowi. "Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP. Eggi Sujana. Ini saya ngomong jujur," serunya. Dia bahkan menantang Jokowi untuk bertanya langsung ke Eggi.

Di sisi lain, Jokowi sendiri sejak lama meyakini isu ini punya muatan politik. Dalam sebuah wawancara, dia menyatakan yakin dengan keaslian ijazahnya dan memilih jalur hukum sebagai tempat menguji tudingan tersebut.

"Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu. Coba dibuktikannya seperti apa?" kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Kompas TV, Selasa (9/12/2025).

Presiden juga merasa ada operasi politik yang sengaja menjaga isu ini tetap hidup. Tujuannya, menurut dia, untuk menurunkan citra. Meski begitu, Jokowi enggan menyebut nama siapa 'orang besar' yang dimaksud. "Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi (saya) tidak tidak berusaha sampaikan," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Jokowi mengajak semua pihak untuk fokus pada tantangan bangsa yang lebih besar, seperti perubahan iklim dan perkembangan teknologi, ketimbang berkubang dalam isu yang dianggapnya ringan dan menguras energi.