Calvin Khoe: MUN Bukan Cuma untuk Kampus, Saatnya Masuk ke Sekolah Negeri

Kalau bicara soal persiapan generasi muda menghadapi dunia global, ada satu kegiatan yang menurut Calvin Khoe masih kurang mendapat perhatian. Dia adalah seorang peneliti Hubungan Internasional yang menyoroti soal Model United Nations, atau yang biasa kita dengar sebagai MUN. Simulasi sidang PBB ini, kata dia, seharusnya tidak cuma berputar di lingkungan kampus saja. "Harus lebih masif di tingkat SMA," ujarnya.

Memang, selama ini MUN sering dianggap eksklusif. Citranya melekat sebagai ajang untuk anak-anak berprestasi dengan bahasa Inggris yang sangat lancar. Ditambah lagi, pemberitaan media yang minim membuat kegiatan ini seperti tersembunyi, tidak sampai ke pengetahuan publik yang lebih luas.

"Yang pasti, pertama Model United Nation itu belum populer di Indonesia, mungkin jarang diliput di media. Jadi saya berharap Model United Nation itu harus lebih banyak bukan hanya di tingkatan universitas tapi harus di tingkatan SMA,"

Calvin menjelaskan hal itu pada suatu Jumat, tepatnya tanggal 23 Januari 2026. Baginya, MUN itu jauh lebih dari sekadar simulasi. Ia adalah paket lengkap pelatihan keterampilan.

Bayangkan, peserta diajak terjun langsung ke dalam simulasi diplomasi internasional. Mereka tidak cuma belajar berpidato di depan forum. Lebih dari itu, kemampuan analitis mereka diasah, menulis dengan struktur yang rapi, hingga seni bernegosiasi layaknya diplomat sungguhan. Jangan lupa, jaringan pertemanan baru juga terbangun di sana.

"Model United Nation itu mengasah empat skill plus satu kalau bahasa Inggris. Yang pertama dia belajar ngomong depan umum. Yang kedua dia belajar tentang membaca secara analytical secara structured. Terus yang ketiga, dia harus tahu cara nulis secara terstruktur. Yang berikutnya adalah belajar seni negosiasi. Plus satunya itu networking,"

Tentu saja, jalan untuk mewujudkan hal ini tidak mulus. Calvin mengakui ada tantangan nyata. Kendala paling klasik dan sering menghalangi adalah rasa minder. Banyak siswa yang langsung mundur karena merasa kemampuan bahasa Inggris mereka belum memadai. Padahal, menurut Calvin, justru di situlah tantangan sekaligus peluangnya.

Oleh karena itu, ia mendorong agar penyelenggaraan MUN harus lebih inklusif. Menjangkau berbagai jenis sekolah, negeri dan swasta, sekolah berbasis agama maupun umum. Ia ingin melihat komposisi yang lebih berimbang.

"Kalau buat saya kombinasinya harus 50/50 antara sekolah negeri dan sekolah internasional. Jadi saya tahu nih biasanya kalau MUN ini kan orang-orang enggak mau datang karena satu masalah bahasa Inggris, itu gap-nya. Tapi buat saya ini kesempatan juga untuk memperbanyak sekolah negeri untuk ikut,"

Namun begitu, memperluas partisipasi saja tidak cukup. Perlu ada upaya konsisten untuk menjangkau sekolah-sekolah dan mengubah stigma. Banyak yang masih mengira MUN itu membosankan, terlalu serius, atau rumit. Padahal, jika dicoba, rasanya bisa lebih menarik daripada lomba-lomba konvensional.

"Jadi, saran saya konsisten. Terus outreach-nya atau penjangkauannya diperluas. Sekolah Katolik atau yang swasta Muslim itu harus banyak diajakin supaya mereka bertanya ini apaan ya. Nanti dari sana mereka melihat, oh ini lebih menarik daripada hanya lomba debat atau lomba bahasa Inggris,"

Di sisi lain, peran pemerintah dinilai sangat krusial. Calvin secara khusus menyebut Kementerian Luar Negeri. Menurutnya, Kemlu perlu turun tangan dan mendorong semangat diplomasi publik ini hingga ke tingkat pelajar. Potensi anak-anak SMA di bidang hubungan internasional, kata dia, masih sangat besar dan sayang jika tidak digarap.

"Harusnya Kementerian Luar Negeri yang bergerak turun. Harusnya ada yang namanya satu kantor di Kementerian, mungkin namanya Direktorat Diplomasi Publik, mereka juga mulai melihat MUN di level ini, SMA. Kami juga bisa mendorong pemda-pemda,"

Lebih dalam lagi, Calvin melihat ada keselarasan yang menarik. Nilai-nilai inti dalam MUN, ternyata sangat sejalan dengan budaya lokal Indonesia. Yaitu budaya musyawarah untuk mufakat. Nilai yang selama ini kita junjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

"Karena budaya Indonesia itu sebenarnya buat saya itu paling efektif di dunia internasional. Budaya musyawarah mufakat, kita kan suka nongkrong ya, suka ngeriung gitu kan. Budaya itu membuat setiap kali kita ada masalah kita rembukin dulu,"

Budaya rembugan ini, lanjutnya, bahkan sudah diadopsi dalam mekanisme penyelesaian konflik di ASEAN. Pola dialog dan jalan damai lebih diutamakan daripada konfrontasi. Karakter budaya inilah yang menurut Calvin menjadi keunggulan tersendiri. Ia yakin, hal ini memudahkan anak muda Indonesia beradaptasi dengan atmosfer diskusi di MUN.

"Budaya musyawarah mufakat itu diadopsi ke level Asia Tenggara karena Indonesia suka ngeriung. Budaya Indonesia itu membawa suasana santun, walaupun kita sendiri suka ribut, tapi ributnya kita kan selalu selesai dengan turun rembuk, jalan damai, ya ngobrol gitu kan,"

Jadi, intinya bukan sekadar menambah jumlah acara. Tapi tentang membuka akses, mengubah persepsi, dan menyadari bahwa sebenarnya kita punya modal budaya yang kuat untuk unggul di forum semacam ini. Tinggal bagaimana caranya agar lebih banyak anak muda yang berani mencoba dan merasakan manfaatnya langsung.