"Di tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita 4 juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa," tutur Prabowo.
Belum lama ini, langkah tegas lainnya diambil. Pemerintah mencabut izin operasi 28 perusahaan yang ternyata beraktivitas di dalam kawasan hutan lindung. Bagi Prabowo, ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang tak bisa ditoleransi.
"Saya mencabutnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung," tegas dia.
"Ini adalah perusakan supremasi hukum yang nyata."
Pidato di Davos itu jelas ingin menyampaikan pesan: era baru penegakan hukum sedang berjalan. Meski begitu, tantangan ke depan masih panjang. Prabowo tampaknya berusaha meyakinkan dunia bahwa Indonesia serius membereskan rumahnya sendiri.
Artikel Terkait
Sindikat Oplosan Gas Elpiji di Palembang Digerebek, Untung Hampir Rp4 Juta Sehari
Hoaks Video Viral Gym Ambarawa, Polisi Ungkap Modus Pencabulan di Balik Heboh Medsos
Jakarta Terapkan Sekolah Daring, Antisipasi Cuaca Ekstrem hingga Akhir Januari
Prabowo Buka Suara di Davos: Dari Menolak Undangan hingga Pamer Prestasi Setahun Memimpin