Anies Baswedan dan Taruhan Besar di Balik Partai Gerakan Rakyat

Mengapa Anies Baswedan mendirikan Partai Gerakan Rakyat? Pertanyaan ini terus bergulir di kalangan pendukungnya. Reaksinya beragam. Ada yang mendukung penuh, dengan alasan Anies butuh kendaraan politik sendiri. Tujuannya agar tak lagi bergantung pada keputusan elite partai lain, seperti yang mungkin dirasakan dalam Pilgub DKI 2024. Di sisi lain, lewat partai ini pula Anies bisa membuktikan kapasitasnya bukan cuma sebagai intelektual, tapi juga manajer yang handal.

Namun begitu, kekhawatiran juga muncul. Banyak yang takut partai baru ini justru memecah suara pendukung Anies yang selama ini tersebar di berbagai partai sebut saja Nasdem, PKS, PKB, dan lainnya. Para aktivis di partai-partai mapan itu biasanya enggan pindah haluan. Meski begitu, dukungan mereka untuk Anies di Pilpres 2029 mungkin saja tetap mengalir.

Bagi Anies sendiri, keuntungan terbesar dari PGR jelas soal kemandirian. Ia tak mau lagi sepenuhnya digantungkan pada kemauan politik elite partai lama. Dengan partai sendiri, arah pencalonan, pasangan, hingga agenda politik bisa ia kendalikan lebih leluasa.

Pengamat politik Ujang Komaruddin dari UAI melihat ini dari sudut yang berbeda. Menurutnya, kehadiran Anies memberi nilai jual instan.

“Anies adalah figur dengan popularitas nasional. Bagi partai baru seperti Gerakan Rakyat, kehadiran Anies jelas menjadi pengungkit elektoral dan alat branding yang sangat kuat,” kata Ujang.

Jadi, PGR bisa berfungsi sebagai rumah politik bagi relawan dan simpatisan Anies yang selama ini tercerai-berai. Transformasi dari gerakan menjadi partai memberikan struktur yang lebih permanen: ada kepengurusan daerah, program kaderisasi, dan tentu saja alat untuk mengonsolidasi suara. Selain itu, partai ini memungkinkan Anies membangun narasi politik jangka panjang. Ia tak lagi sekadar tokoh yang ‘dipinjam’ partai lain, melainkan figur sentral yang membentuk partainya sendiri.

Tapi ini semua bukan tanpa risiko. PGR adalah pertaruhan besar. Gagal menembus parlemen bisa jadi bumerang yang memalukan. Anies bisa dicap sebagai tokoh yang tak mampu membesarkan partainya sendiri.

Tantangan elektoralnya pun berat. Ambang batas parlemen memaksa partai baru bekerja keras mati-matian. Prof. Asrinaldi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, punya pandangan keras soal ini.

“Dalam sistem kepartaian kita, tidak menjadi bagian dari partai besar atau tidak memiliki basis struktural yang kuat akan merugikan secara politik,” katanya.

Ia menambahkan, popularitas tokoh tak otomatis mengalir jadi suara partai. Butuh mesin yang rapi hingga ke tingkat desa. Intinya, Anies mungkin populer, tapi PGR belum tentu elektoral.

Masalah lain yang nyata adalah soal dana. Membangun partai dari nol itu mahal. Butuh biaya besar untuk kantor daerah, logistik, saksi, kampanye, hingga operasional harian. Ujang Komaruddin menegaskan, tantangan finansial sering jadi titik lemah partai baru.

“Tanpa dukungan dana besar dan stabil, partai baru akan kelelahan sebelum mencapai pemilu. Politik elektoral di Indonesia sangat mahal,” ujarnya.

Kalau PGR gagal membangun sumber pendanaan yang kuat dan transparan, risikonya cuma satu: jadi partai papan bawah, atau bahkan hilang sebelum 2029.

Lalu, apa yang harus dilakukan Anies? Apakah ia harus sepenuhnya bertumpu pada PGR, atau tetap menjaga hubungan baik dengan partai-partai pendukung lamanya? Realitanya, Anies masih punya peluang melobi partai mapan seperti Nasdem dan PKS. Dua partai ini punya rekam jejak mendukungnya.

PKS punya basis pemilih ideologis yang solid dan struktur kader hingga akar rumput. Sementara Nasdem kuat dari sisi logistik dan pengalaman pemilu. Ray Rangkuti melihat koalisi sebagai pilihan yang lebih rasional.

“Partai baru bisa menjadi alat tawar, tapi untuk menang, Anies tetap membutuhkan partai besar yang punya kursi, dana, dan jaringan,” ujarnya.

Dalam skema ini, PGR tak harus jadi satu-satunya kendaraan. Ia bisa berfungsi sebagai alat tekanan politik untuk memperkuat posisi tawar Anies dalam koalisi.

Masa depan PGR pada akhirnya ditentukan oleh satu hal: apakah ia bisa melampaui figur Anies Baswedan. Kalau partai ini mampu membangun ideologi yang jelas, merekrut tokoh-tokoh di luar lingkaran Anies, dan lolos ke parlemen, maka ia bisa jadi kekuatan politik baru yang relevan. Tapi kalau tidak, PGR cuma akan jadi beban yang menurunkan kredibilitas Anies.

Jadi, sambil membesarkan PGR, Anies harus tetap membuka ruang koalisi dengan Nasdem, PKS, dan partai mapan lain. Dengan begitu, ia tak menggantungkan masa depan hanya pada satu kendaraan. Beberapa jalur menuju 2029 harus disiapkan.

Survei terbaru Median menempatkan Anies di posisi kedua elektabilitas capres, sekitar 19,9%. Ia terpaut sekitar 7,9% dari Prabowo Subianto yang memimpin dengan 27,8%. Posisi ketiga diduduki Dedi Mulyadi di kisaran 17,4%.

Sejarah bisa jadi pelajaran. Jangan sampai Anies mengulangi kegagalan Amien Rais di pemilu 1999 dan 2004. Ketokohan Amien saat itu sulit ditandingi. Setiap pidato atau kehadirannya bisa menarik ribuan orang. Tapi ketika ia membentuk PAN, partai nasionalis relijius, perolehan suaranya tak menggembirakan. Alhasil, Amien gagal jadi presiden dan ‘hanya’ sampai di kursi Ketua MPR.

Banyak tokoh Islam saat itu menyayangkan keputusannya. Mereka berpendapat Amien seharusnya bergabung dengan partai Islam yang punya basis militan seperti PBB, PPP, atau PKS. Tapi Amien bersikukuh, partai Islam baginya seperti baju yang sempit.

Anies memang berbeda dari Amien Rais. Jika Amien kental dengan nuansa keislamannya, Anies lebih cair. Meski keislamannya tak diragukan, Anies mampu merangkul kalangan non-Muslim, anak muda, bahkan pihak Barat. Ia dianggap agamis tapi tidak menakutkan bagi pemeluk agama lain.

Anies juga punya keunggulan dalam hal manajemen dan pengalaman organisasi yang panjang. Lalu, apakah ia akan berhasil dengan Partai Gerakan Rakyat? Kita lihat saja nanti. Wallahu azizun hakim.

Nuim Hidayat
Direktur Forum Studi Sosial Politik