Delapan negara, termasuk Indonesia, akhirnya sepakat. Mereka menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk ikut serta dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keputusan ini diambil setelah lobi-lobi intensif dan dibahas oleh para menteri luar negeri.
Kesepakatan itu sendiri tertuang dalam sebuah pernyataan bersama. Selain Indonesia, negara-negara lain yang turut menandatangani adalah Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pernyataan resmi mereka sudah beredar di berbagai akun media sosial, termasuk milik Kementerian Luar Negeri RI, sejak Kamis (22/1) lalu.
Isinya kurang lebih begini:
Para Menteri Luar Negeri dari Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Mereka mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung. Nantinya, setiap negara akan menandatangani dokumen penggabungan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di masing-masing tempat.
Tak lupa, para menteri juga menegaskan dukungan mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Trump. Mereka berkomitmen mendukung misi dewan ini sebagai administrasi transisi, seperti yang diatur dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan Resolusi DK PBB 2803. Tujuannya jelas: mengukuhkan gencatan senjata permanen, membantu rekonstruksi Gaza, dan mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan hukum internasional. Harapannya, langkah ini bisa membawa stabilitas ke seluruh kawasan.
Penandatanganan di Tengah Forum Ekonomi Dunia
Rencananya, Trump bersama negara-negara yang bergabung akan segera meneken dokumen legalnya. Lokasinya di Davos, Swiss, tepatnya pada Kamis petang ini. Saat ini, Davos sedang ramai oleh para pemimpin dunia yang menghadiri World Economic Forum (WEF).
Artikel Terkait
Kejagung Geledah Money Changer, Telusuri Aliran Dana Kasus Limbah Sawit
Prabowonomics di Davos: Gagasan atau Gincu Ekonomi?
Hati-Hati, Sebut Babi atau Bodoh Bisa Berujung Bui di Bawah KUHP Baru
Prabowo Siap Paparkan Prabowonomics di Panggung Elite Davos 2026