Runtuhnya Raksasa: Tiga Pelajaran Pahit dari Afghanistan dan Masa Depan Indonesia

Awal abad ke-21 mencatat sebuah babak yang kelam. Amerika Serikat, bersama puluhan sekutunya, menginvasi Afghanistan dan Irak. Mereka datang dengan klaim mulia dan kepercayaan diri yang meluap-luap, didukung oleh teknologi militer paling mutakhir yang pernah ada.

Dua dekade berlalu. Klaim-klaim itu kini tinggal debu. Yang tersisa adalah kegagalan yang memalukan. Koalisi negara-negara paling kuat di dunia ternyata tak sanggup menundukkan kelompok seperti Taliban.

Ini bukan cuma soal kekalahan di medan tempur. Ada lapisan-lapisan lain yang lebih dalam. Sejarah seolah berulang. Kita bisa melihat kilas balik ke Surabaya, November 1945, ketika sekutu pemenang Perang Dunia II dibuat kalang kabut oleh rakyat. Atau, lebih jauh lagi, kisah Malahayati dari Aceh yang berhasil mengalahkan pendekar Belanda dalam duel satu lawan satu.

Dari episode Afghanistan dan Irak, setidaknya muncul tiga pelajaran pahit yang mengguncang panggung dunia.

1. Mitos Teknologi yang Runtuh

Perang asimetris di Afghanistan membuktikan satu hal: drone dan jet tempur canggih bukan segalanya. Ketika berhadapan dengan kelompok lokal yang paham betul medan dan punya daya tahan ideologis kuat, semua keunggulan teknologi itu bisa jadi tak berarti. Militer profesional dari puluhan negara akhirnya kewalahan melawan aktor non-negara. Bayangkan saja, seperti menghadapi laskar atau kelompok masyarakat yang tak punya pelatihan militer formal, tapi punya semangat juang membara.

2. Hegemoni AS yang Retak

Sebagai negara adidaya, AS diharapkan jadi penjaga stabilitas global. Tapi kegagalan di Afghanistan, ditambah dengan kedustaan mereka soal senjata pemusnah massal di Irak, menghancurkan kepercayaan dunia. Legitimasi moral Washington terkikis habis. Banyak yang mulai mempertanyakan, masih pantaskah AS memimpin tatanan dunia?

3. Identitas sebagai Kekuatan

Di sini, kebangkitan yang terjadi lebih bersifat simbolik. Muncul narasi kuat bahwa iman dan ideologi bisa menjadi senjata ampuh untuk melawan imperium modern. Barat, dengan analisis materialistiknya, sering mengabaikan faktor ini. Trump agaknya menangkap gelagatnya. Pada 2017, dia memompa tema "White Nationalist Supremacy" sebagai jawaban dari dalam negeri, yang kemudian dikukuhkan dengan slogan "Make America Great Again".

Jadi, surutnya perang melawan teror tak lepas dari tiga hal tadi. Ditambah lagi, biayanya yang mencekik. Krisis finansial 2008 jadi bukti nyata: mesin perang AS bukan cuma gagal secara strategis, tapi juga membebani ekonomi global yang rapuh. Ini persis seperti yang pernah diingatkan Eisenhower tentang kompleks industri-militer-keuangan.

Era Trump: Krisis dalam Berbagai Bentuk Baru

Bayang-bayang Afghanistan masih terus menghantui, meski dalam wujud yang berbeda di era Trump. Krisisnya sekarang multidimensi.

Lihat saja perdagangan. AS kewalahan menghadapi efisiensi manufaktur global, terutama dari China. Menurut teori Immanuel Wallerstein, negara inti kapitalisme mulai kehilangan taringnya.

Lalu ada dolar. Gelombang dedolarisasi yang digaungkan BRICS dan blok non-Barat mulai menggerogoti senjata andalan Washington: weaponization of currency. Daya pukul dolar melemah.

Di bidang teknologi, monopoli inovasi sudah tidak lagi di Barat. Asia kini jadi pusat gravitasi baru, dari semikonduktor sampai AI. Kegelisahan AS terhadap Huawei dan TikTok adalah tanda nyata mereka tak lagi memegang kendali.

Di dalam negeri sendiri, masalahnya menumpuk. Sistem finansial makin liar dan spekulatif, sementara kontrak sosial dengan rakyat biasa terabaikan. Pengangguran, narkoba, krisis kesehatan mental semua ini adalah gejala imperial overstretch, ketika sebuah kekuatan besar menjangkau terlalu jauh hingga melampaui kemampuannya.

Dunia pun jadi bergejolak. AS kini bagai raksasa yang limbung, menabrak ke sana kemari. Upaya Trump memaksakan tatanan lewat proteksionisme agresif dan tekanan sepihak justru melahirkan kekacauan. Standar ganda? Bukan. Ini standar banyak, yang berubah-ubah sesuai kepentingan. Bukan rule of law yang mereka dengungkan, tapi rule based on power.

Indonesia di Tengah Gejolak

Dalam pewayangan, jatuhnya raksasa selalu bikin gempa. Debu beterbangan, membuat mata orang di sekitarnya perih. Hukum geopolitik bekerja kurang lebih seperti itu. Efek domino pasti terjadi.

Lalu, di mana posisi kita?

Jawabannya jelas. Indonesia tak boleh cuma bicara soal ketahanan. Kita harus merebut kembali kedaulatan yang lama "dicuri" oleh skema neoliberal, terutama di sektor pertahanan, pangan, dan energi. Ini sebuah keharusan, di tengah dunia multipolar yang penuh ketidakpastian ini.

Kedaulatan sejati hanya dimiliki negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Tapi, ini harus dilakukan dengan niat lurus bukan sekadar jadi alasan bagi industri ekstraktif untuk mengeksploitasi. Jangan sampai kita hanya mengganti majikan lama dengan penindas baru dari dalam.

Saat raksasa itu benar-benar jatuh nanti, Indonesia harus berdiri tegak. Bukan sebagai debu yang beterbangan, tapi sebagai poros yang tenang dan sadar akan arah sejarah.

Bagaimana caranya?

Pertama, kedaulatan rakyat harus dikembalikan. Status MPR yang direndahkan pasca amandemen UUD 1945 perlu dikoreksi. Politik praktis yang menguasai segalanya harus diakhiri.

Kedua, Pasal 33 UUD 1945 harus dikembalikan ke naskah aslinya. Ayat-ayat tambahan yang jadi pintu masuk neoliberalisme harus dihapus.

Ketiga, kita perlu kembali ke konstitusi warisan founding fathers, dengan teknik adendum. Pertahankan hal-hal baik hasil amandemen, sempurnakan yang kurang, tapi jaga keutuhan naskah asli 18 Agustus 1945.

Ini semua mendesak, apalagi di tengah krisis multidimensi, termasuk krisis pendidikan yang bisa berujung pada krisis peradaban.

Tatanan dunia baru nanti bukan lagi soal monopoli atau dominasi. Tapi lebih ke arah peradaban yang menjunjung perdamaian, stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan.

Jika syarat-syarat itu bisa kita penuhi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi mercusuar. Bukan adidaya yang menakutkan, tapi pemandu peradaban yang dihormati.

Potensinya ada. Nyata.

Di tengah kecemasan ini, mungkin kita bisa berharap: Selamat datang, Indonesia Emas 2045. Selamat datang, mercusuar dunia.