Ada kabar baru dari pemerintah: 32.000 pegawai Sekretariat Penguatan Partai Golkar (SPPG) bakal diangkat jadi ASN PPPK mulai 1 Februari 2026. Pengangkatan massal ini tentu jadi angin segar bagi mereka yang terlibat. Tapi, di luar sana, ceritanya beda sama sekali.
Ambil contoh Pak Agustinus. Beliau guru honorer di Kupang, NTT, yang sudah mengabdi selama 23 tahun. Nasibnya? Gajinya sering telat. Bahkan di tahun 2025 lalu, ia cuma terima Rp223.000. Jumlah yang sulit dibayangkan untuk bertahan hidup, apalagi menghidupi keluarga.
Kontrasnya sungguh mencolok. Di satu sisi, puluhan ribu relawan partai akan segera dapat status pegawai pemerintah. Di sisi lain, guru seperti Pak Agustinus masih berjuang dengan ketidakpastian. Situasi ini langsung memantik pertanyaan besar: sebenarnya siapa yang diprioritaskan pemerintah?
Kebijakan ini tak luput dari sorotan dan kritik tajam di media sosial. Salah satu suara yang keras datang dari akun Twitter @mutajir_mohamat.
Artikel Terkait
Eksodus Massal di Sihanoukville Usai Sang Raja Scam Dideportasi
Oranye Baru di Panggung Politik: Gerakan Rakyat Resmi Usung Anies di Pilpres 2029
Prabowo Ungkap Strategi Pendidikan: Sekolah Berasrama dan Teknologi untuk Putus Rantai Kemiskinan
Amien Rais Dukung Trio RRT, Tuding Jokowi Pengecut Soal Ijazah