Klaim Bahlil Soal RDMP Balikpapan: Hemat Rp 60 Triliun dan Stop Impor BBM Dinilai Menyesatkan
Analisis | Jakarta, Januari 2026
Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di hadapan Presiden Prabowo Subianto soal manfaat kilang Balikpapan menuai kritik tajam. Saat meresmikan operasi RDMP Pertamina RU V Balikpapan awal bulan ini, Bahlil menyebut proyek itu bisa menghemat devisa negara hingga Rp 60 triliun. Tak cuma itu, ia juga memproyeksikan impor solar akan berhenti pertengahan 2026, disusul impor bensin pada paruh kedua 2027.
Bagi sejumlah pengamat, klaim itu terdengar terlalu muluk. Bahkan, lebih dari itu menyesatkan.
Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), tak sungkan menyebut pernyataan menteri itu ibarat "memberi angin sorga" kepada presiden. Menurutnya, publik berhak mendapat narasi yang lebih jernih, bukan sekadar janji yang mengambang.
"Masalahnya, sejak mandatori biosolar B30 diterapkan tahun 2018 lalu, Pertamina sebenarnya sudah berhenti mengimpor solar. Fakta ini yang seolah terlupakan,"
Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI
Dia melanjutkan, dengan rencana mandatori B40 dan B50, produksi solar domestik justru berpotensi kelebihan. Lantas, untuk apa lagi bicara soal menghentikan impor di tahun 2026? Persoalan sebenarnya, kata Yusri, ada di masa lalu. Impor solar di tahun 2023 terjadi lebih karena kilang Balikpapan nyaris tak beroperasi selama sepuluh bulan. Proses integrasi RDMP molor, diperparah kebakaran di CDU IV yang menyebabkan kerusakan struktural.
Ada cerita menarik di balik kerusakan itu. Konon, untuk mengganti kolom fraksinator yang miring, dibutuhkan biaya tambahan sekitar Rp 7 triliun. Angka yang tidak kecil. Alhasil, Pertamina memilih perbaikan saja. Tapi, pilihan ini mengundang tanya: mampukah kilang beroperasi dengan kapasitas penuh 100 ribu barel per hari seperti yang dijanjikan?
"Akibat insiden di CDU IV itu, kehandalan kilang RDMP Balikpapan patut dipertanyakan. Bisakah ia beroperasi maksimal? Itu pertanyaan besar yang harus dijawab manajemen Pertamina,"
Artikel Terkait
DPR Siapkan Revisi UU Pemilu, Respons Putusan MK yang Menumpuk
Prasetyo Hadi: e-Voting Perlu Kajian Mendalam, Jangan Asal Tiru Negara Lain
Dasco Buka Peluang E-Voting di Pemilu, Tapi Ingatkan Bahaya Kreativitas Hasil
Kumparan Rayakan 9 Tahun dengan Live Seru dan Hadiah Rp 99 Juta