Melihat keadaan, Fadli Zon bergerak. Ia mendekati GKR Timoer Rumbai, lalu berbicang singkat dengan Permaisuri PB XIII. Upaya meredakan situasi, kelihatannya. Namun begitu, acara tetap dilanjutkan. Penyerahan SK secara simbolis tetap berjalan di tengah gemuruh ketidakpuasan.
Fadli Zon kemudian berusaha menjelaskan maksud pemerintah.
Menurutnya, penunjukan ini penting untuk menjamin keberlanjutan pelestarian keraton. Juga, agar penggunaan dana publik bisa lebih transparan dan punya dasar hukum yang kuat. Argumen yang masuk akal secara birokrasi, tapi rupanya kurang menyentuh rasa di kalangan internal keraton.
Peristiwa ini meninggalkan kesan mendalam. Sebuah upacara negara yang berakhir dengan suara sumbang, menunjukkan betapa rumitnya menyelaraskan aturan pemerintah dengan tata nilai dan dinamika keluarga yang telah berusia ratusan tahun.
Artikel Terkait
Pengacara Desak Ayah Korban Kekerasan di Sukabumi Diperiksa, Diduga Biarkan Anak dalam Bahaya
Polisi Siapkan 10 Ruas Tol Fungsional untuk Antisipasi Macet Mudik Lebaran 2026
DPRD Sulsel dan Tim Teknis Temukan Ketebalan Aspal Jalan Hertasning Sesuai Standar
Dua Aktivis Pati Bebas Bersyarat Usai Divonis 6 Bulan Penjara