Mendagri Minta Pemda Alokasikan Anggaran untuk Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

Intan Kw | TVRINews, Jakarta

Isu kesehatan jiwa anak dan remaja harus jadi perhatian serius pemerintah daerah. Itulah penegasan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kamis lalu, tepatnya 5 Maret 2026.

Menurut Tito, para kepala daerah punya peran krusial. Mereka tak cuma perlu memberi dukungan moral, tapi juga yang paling konkret: anggaran. “Kalau mau programnya jalan, ya uangnya harus dialokasikan saat perencanaan APBD,” tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan lewat keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Namun begitu, Tito paham betul kondisi tiap daerah berbeda-beda. Kemampuan fiskalnya beragam. Untuk daerah yang terbatas, intervensi dari pemerintah pusat dinilai mutlak diperlukan. Tanpa itu, program bisa mandek di tengah jalan.

Anggaran saja ternyata belum cukup. Tito juga menekankan pentingnya pemahaman. Para pemimpin daerah harus benar-benar mengerti urgensi masalah ini. Dengan begitu, dukungan yang diberikan bisa optimal, bukan sekadar formalitas belaka.

Nah, untuk memastikan isu ini masuk dalam APBD, Kemendagri bakal turun tangan mengawal. Rencananya, akan diterbitkan surat edaran yang menjabarkan peran Pemda dalam merespons isu kesehatan jiwa anak muda. Penjabarannya nanti akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Misalnya Kementerian PPPA, atau Kementerian Kesehatan, bisa juga Menko PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Programnya harus jelas, rigid,” ujar Tito.

Di sisi lain, ada usulan menarik. Tito mengusulkan pemberian penghargaan dan insentif bagi daerah yang sukses menjalankan program ini dengan baik. Mekanisme seperti itu, harapannya, bisa memacu semangat daerah lain untuk lebih serius menangani persoalan yang sering dianggap sepele ini.

Jadi, mulai dari anggaran, koordinasi, hingga insentif, semua digarisbawahi. Tujuannya satu: agar kesehatan mental generasi muda tak lagi dipandang sebelah mata.

Editor: Redaktur TVRINews