Sosiolog IPDN Usul Pilkada Asimetris sebagai Solusi Polemik Demokrasi Lokal

"Ini bukan langkah mundur," tegasnya. Ini lebih ke penyesuaian. Menyelaraskan kebijakan demokrasi dengan realitas sosiologis yang ada di lapangan.

Bagi Rizal, demokrasi jangan cuma dilihat dari prosedurnya semata. Yang penting itu substansinya. Bagaimana kekuasaan bisa dikontrol dan akhirnya menghasilkan kesejahteraan. Kalau sebuah mekanisme malah melahirkan korupsi sistemik dan pelayanan publik yang buruk, ya harus dikaji ulang.

Tapi, Jangan Sampai Terulang

Meski menawarkan jalan tengah, Rizal sangat hati-hati. Penerapan Pilkada asimetris terutama yang melibatkan DPRD tidak boleh sekadar mengulang sejarah kelam.

"Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka DPRD harus direkonstruksi," ujarnya tegas.

Jangan sampai lembaga perwakilan rakyat itu berubah jadi arena transaksi gelap. Prosesnya harus transparan, misalnya dengan pemungutan suara terbuka. Bisa juga melibatkan panel independen untuk menyaring calon, agar kualitasnya terjaga.

Pengawasan dan sanksi hukum yang jelas mutlak diperlukan. Tanpa itu, risikonya besar. Bisa-bisa kita malah menciptakan masalah baru yang lebih ruwet.

Merancang Ulang, Bukan Melangkah Mundur

Pada akhirnya, Jose Rizal ingin kita melihat wacana ini dengan kepala dingin. Pilkada asimetris bukan nostalgia Orde Baru. Ini adalah upaya merancang ulang demokrasi lokal agar lebih lincah menghadapi tantangan zaman.

"Ini adalah upaya membangun negara yang kuat secara institusional, demokratis secara substansial, dan adaptif terhadap konteks daerah," pungkasnya.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi 'langsung atau tidak langsung'. Tapi, model seperti apa yang benar-benar bisa melahirkan pemerintahan daerah yang bersih dan efektif untuk rakyat. Perdebatan yang, sepertinya, masih akan panjang.