Kepercayaan publik pada institusi negara sedang di ujung tanduk. Rasanya, semua orang punya keluhan, tapi sulit sekali menuangkannya. Kekecewaan, kecemasan, harapan yang buyar semuanya sering berakhir jadi gerutuan di rumah atau ledakan singkat di linimasa. Nah, di titik inilah puisi muncul. Bukan cuma sekadar karya seni yang indah, tapi lebih seperti arsip. Sebuah gudang penyimpanan untuk emosi kolektif kita.
Puisi punya kelebihan yang tak dimiliki bahasa politik atau hukum. Ia tak butuh data akurat atau argumen yang kaku. Puisi bekerja lewat rasa, lewat imaji, dan pengalaman batin yang paling personal. Ketika suara rakyat seolah tak didengar, puisi jadi cara untuk tetap bicara, tanpa harus berhadapan muka dengan bahasa kekuasaan yang terasa begitu dingin dan jauh.
Krisis kepercayaan ini kan bukan datang tiba-tiba. Ia mengendap pelan-pelan. Akumulasi janji yang meleset, kebijakan yang janggal, dan jarak yang makin menganga antara negara dan warganya. Dalam kondisi seperti ini, puisi justru sering lahir dari hal-hal sehari-hari yang remeh-temeh: antrean panjang, harga sembako yang meroket, rasa was-was akan masa depan. Dari situlah kekuatannya berasal.
Berbeda dengan slogan protes yang teriak-teriak, puisi nggak harus lantang. Ia bisa sangat lirih, bahkan nyaris bisu. Tapi justru dalam kesunyiannya itu, dia bisa bertahan lebih lama. Puisi menyimpan emosi yang mungkin nggak sempat terucap. Ia mengingatkan kita, bahwa di balik statistik dan pernyataan resmi yang dingin, ada manusia dengan perasaan yang rapuh dan harapan yang terus diuji.
Dalam tradisi sastra kita, puisi kerap muncul di saat-saat genting. Ia jadi ruang alternatif ketika saluran komunikasi formal macet total. Tujuannya bukan untuk menggantikan kritik politik atau gerakan sosial, tapi melengkapinya. Puisi mengisi celah yang tak bisa dijangkau bahasa rasional: yaitu ranah perasaan dan pengalaman batin yang ruwet.
Di era digital sekarang, puisi menemukan bentuk barunya. Ia menyebar cepat lewat media sosial, dibaca dalam hitungan detik, tapi kerap meninggalkan bekas. Beberapa baris sederhana bisa merangkum kekecewaan yang menahun. Jadi, puisi berfungsi sebagai penanda zaman, merekam suasana batin publik yang gampang sekali hilang diterjang banjir informasi.
Pada akhirnya, puisi sebagai arsip emosi sosial ini mengingatkan satu hal: krisis kepercayaan bukan cuma soal kebijakan atau sistem yang rusak. Ini juga soal rasa. Selama rasa itu masih ada dan diolah jadi kata-kata, berarti harapan belum sepenuhnya padam. Puisi adalah buktinya.
Puisi juga jadi ruang aman. Nggak semua orang punya nyali atau kesempatan untuk menyuarakan kritik secara terbuka. Ada rasa takut, lelah, atau sekadar ingin bertahan tanpa konflik. Nah, di sinilah puisi berperan. Ia jadi tempat bersembunyi sekaligus berbicara. Seseorang bisa menumpahkan gelisahnya tanpa harus menyebut nama atau institusi secara gamblang. Justru lewat metafora, pesannya sering kali lebih tajam dan lebih awet.
Keistimewaan lain puisi adalah kemampuannya menampung kontradiksi. Dalam satu larik, harapan dan keputusasaan bisa hidup berdampingan. Puisi nggak memaksa emosi untuk rapi. Ia membiarkan keraguan dan ambiguitas tetap hidup. Hal ini penting, karena dalam krisis kepercayaan, masyarakat jarang berada di posisi hitam-putih. Banyak yang kecewa, tapi masih berharap. Marah, tapi tetap peduli. Puisi memberi ruang bagi kerumitan perasaan semacam ini.
Dalam keseharian, emosi kolektif kita terpecah-pecah. Satu orang pendam kecewa dalam diam, yang lain tuangkan di medsos, sebagian lagi memilih bungkam seribu bahasa. Puisi mengikat fragmen-fragmen itu jadi pengalaman bersama. Saat seseorang membaca puisi dan merasa terwakili, di situlah terbentuk kebersamaan yang sunyi. Nggak perlu saling kenal, cukup saling paham lewat kata.
Kemampuannya melampaui waktu juga luar biasa. Berita basi, opini berganti, tapi puisi sering bertahan sebagai ingatan. Larik-lariknya bisa dibaca ulang bertahun kemudian dan tetap terasa relevan. Dalam konteks krisis kepercayaan, ini penting. Sebab rasa kecewa dan harap tak selalu selesai dalam satu periode pemerintahan. Puisi ibarat kapsul waktu yang menyimpan suasana batin masyarakat di suatu fase sejarah.
Menariknya, banyak puisi yang lahir dari krisis justru nggak menyebut kata "krisis" sama sekali. Ia bicara tentang hujan yang tak kunjung reda, jalan yang makin jauh, atau rumah yang kehilangan cahaya. Simbol-simbol sederhana ini memungkinkan puisi dibaca lintas konteks. Ia tak terikat satu peristiwa, tapi pada rasa yang berulang dalam kehidupan sosial.
Di sinilah bedanya dengan kritik formal. Kritik politik menuntut kejelasan sasaran, puisi membuka ruang tafsir. Kritik mau perubahan cepat, puisi bekerja lebih pelan. Tapi keduanya saling butuh. Tanpa puisi, kritik bisa kehilangan sisi kemanusiaannya. Tanpa kritik, puisi berisiko terjebak dalam kesedihan yang pasif.
Lebih dari itu, puisi bisa jadi latihan empati. Pembaca yang mungkin nggak terdampak langsung suatu kebijakan, tetap bisa merasakan getarannya lewat kata. Dengan cara ini, puisi memperluas lingkar kepedulian. Ia nggak memaksa orang untuk setuju, cuma mengajak untuk merasakan. Dan seringkali, perubahan sikap itu berawal dari rasa, bukan dari argumen.
Artikel Terkait
Tiga Penerbangan Modifikasi Cuaca Diterbangkan untuk Tahan Banjir Jakarta
Gerakan Rakyat Resmi Berkibar Jadi Partai, Sahrin Hamid Pimpin Transformasi
Harapan dan Doa di Pondok Bambu untuk Yoga, Korban Hilang Pesawat Maros
Dari Tunanetra Jadi Terapis Andalan, Andry Buktikan Disabilitas Bukan Halangan Berkarya