SMF Nilai Program 3 Juta Rumah Prabowo Belum Signifikan Dongkrak Ekonomi

Program tiga juta rumah per tahun, yang jadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, dinilai belum benar-benar menggerakkan ekonomi. Setidaknya, itulah pandangan yang disampaikan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF. Menurut mereka, dampak program itu terhadap sektor properti secara nasional masih belum signifikan.

Martin D. Siyaranamual, Kepala Divisi Riset Ekonomi PT SMF, memberikan gambaran yang cukup jelas. Kontribusi sektor real estate terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih kalah cepat dibanding pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Padahal, di negara-negara maju lain, sektor properti justru sering menjadi penopang utama.

“Sumbangan sektor real estate terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Di negara yang lebih maju, sektor ini justru besar dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Hari ini itu belum kejadian di Indonesia,”

Ujar Martin di Jakarta, Rabu (4/3) malam lalu.

Memang, program tiga juta rumah ini masih terhitung baru. Namun begitu, hingga akhir 2025 nanti, SMF memprediksi dampak positifnya terhadap kontribusi sektor perumahan bagi perekonomian belum akan terlihat.

“Kalau kita pakai data sampai bulan keempat 2025, paling tidak sampai akhir 2025 memang belum kelihatan manfaat atau dampaknya dari program 3 juta rumah untuk mendorong kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi,”

tambahnya.

Kondisi ini tentu jadi tantangan tersendiri bagi SMF. Sebagai lembaga yang menyediakan likuiditas untuk pembiayaan perumahan, kinerja mereka sangat bergantung pada kondisi sektor keuangan secara umum. Dan situasinya saat ini kurang mendukung.

Lihat saja, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan justru melesat jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan kredit. Ini sinyal yang jelas: masyarakat lebih memilih menabung dan menahan konsumsi di tengah suasana ketidakpastian ekonomi yang masih menyelimuti.

“Ketika kondisi semakin tidak pasti, orang akan menyiapkan payung. Konsumsi ditunda, pembelian ditunda. Implikasinya penyaluran kredit akan terhambat, sementara masyarakat berlomba menaruh uangnya di bank,”

paparnya.

Stimulus Pemerintah Belum Signifikan Dorong Kredit

Di sisi lain, Martin juga menyoroti kebijakan pemerintah. Kementerian Keuangan sebenarnya sudah menggelontorkan stimulus likuiditas sekitar Rp 150 triliun dari total komitmen Rp 200 triliun. Tujuannya untuk mendorong kredit. Sayangnya, langkah itu belum juga menunjukkan hasil yang menggembirakan.

“Secara pribadi saya memahami arah kebijakan Kementerian Keuangan yang menggelontorkan sekitar Rp 200 triliun. Tapi, sayangnya sampai sekarang dampaknya belum terlihat. Pertumbuhan kredit masih tertinggal dibandingkan pertumbuhan DPK,”

kata dia.

Fenomena DPK yang tumbuh lebih cepat daripada kredit ini bukan kali pertama terjadi. Kita pernah melihat pola serupa di masa pandemi Covid-19, bahkan saat krisis ekonomi 1997–1998 silam. Polanya sama: selalu ditandai dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi.

Karena itu, tantangan ke depan masih besar. Baik bagi sektor pembiayaan perumahan seperti yang digeluti SMF, maupun bagi program pemerintah itu sendiri. Intinya, bagaimana mendongkrak permintaan kredit dan memastikan program pembangunan rumah benar-benar berdampak nyata bagi pertumbuhan real estate nasional. Jalan masih panjang.