Risiko Jadi Tentara Bayaran: Antara Hukum, Nyawa, dan Stigma!

Pekerjaan sebagai tentara bayaran itu jauh lebih rumit dari sekadar soal nyawa taruhannya. Ada beban hukum dan cap sosial yang berat, yang bakal terus membayangi.

Secara hukum, posisi mereka sangat rapuh. Coba lihat Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Di mata hukum internasional, seorang tentara bayaran bukanlah kombatan yang sah. Implikasinya serius. Kalau tertangkap di medan perang, jangan harap dapat perlindungan sebagai tawanan perang. Mereka bisa saja diadili layaknya penjahat biasa.

Aturan ini makin dipertegas oleh Konvensi PBB tahun 1989 yang secara gamblang melarang perekrutan dan penggunaan pasukan bayaran.

Lalu ada soal keselamatan. Nyawa mereka seolah punya harga yang murah. Misi-misi yang diberikan biasanya yang paling berbahaya: garis depan paling panas, atau operasi rahasia yang hampir mustahil. Peluang untuk pulang dengan selamat? Jauh lebih kecil ketimbang tentara reguler yang punya dukungan penuh negara.

Di sisi lain, masyarakat punya pandangan sendiri. Stigma "soldier of fortune" atau prajurit pemburu rezeki melekat kuat. Mereka dianggap bertempur hanya untuk uang, bukan untuk membela tanah air atau idealisme tertentu. Cap ini bikin mereka kerap dijauhi, baik di kalangan militer resmi maupun di tengah masyarakat biasa. Hidup mereka terasa terisolasi.

Jadi, pilihannya jelas: masuk ke dunia dengan legalitas abu-abu, menghadapi risiko kematian yang tinggi, dan menanggung stigma yang mungkin tak akan pernah hilang.

Kasus terbaru ini cukup menggemparkan. Seorang personel Brimob Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio, memilih desersi dan kabur bergabung dengan tentara bayaran Rusia.

Dia mengaku langsung dapat pangkat Letnan Dua. Bonus awal bergabungnya mencapai 2 juta Rubel, atau sekitar Rp420 juta. Gaji bulanannya disebut-sebut sekitar Rp42 juta. Angka yang menggiurkan, tapi dengan taruhan yang tak kalah besarnya.