Antrean Truk Berebut Solar Akan Jadi Kenangan pada 2026

- Rabu, 14 Januari 2026 | 09:25 WIB
Antrean Truk Berebut Solar Akan Jadi Kenangan pada 2026

Oleh: Rosadi Jamani

Rasanya risau, ya, melihat antrean truk-truk besar itu berjajar panjang di SPBU. Kontainer, tronton, truk biasa semua berebut solar. Di tengah kota, pemandangan ini jelas mengganggu. Bikin sesak dan tak nyaman bagi pengendara lain.

Tapi sepertinya, kita tak perlu lama-lama lagi melihatnya. Ada janji yang datang dari Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Janji orang timur, katanya. Tahun 2026, Indonesia akan setop impor solar. Kalau ini benar-benar terjadi, antrean panjang itu bakal lenyap. Benarkah? Mari kita simak sambil menyeruput kopi.

Pemerintahan Prabowo Subianto ini kelihatannya tak cuma galak pada koruptor. Mereka juga mulai alergi akut pada kata "impor". Dulu, impor dianggap seperti obat penenang. Ada masalah, langsung diminum. Sekarang, botolnya pelan-pelan disingkirkan.

Setelah Menteri Pertanian berani hentikan impor beras, giliran Bahlil yang menggebrak meja. Indonesia setop impor solar. Kalimat itu bukan main-main. Ini sinyal keras, sekeras deru knalpot truk di tanjakan. Era solar langka, solar dibegal calo, dan solar bikin ribut warga, semoga saja tamat riwayatnya.

Deklarasi penting itu keluar dari Balikpapan. Kota yang sejak lama akrab dengan aroma minyak mentah. Di sinilah berdiri RDMP Balikpapan, sebuah dapur energi raksasa dengan nilai investasi sekitar Rp123-126 triliun. Bukan proyek kecil-kecilan, ini hajatan nasional.

Kilang yang diresmikan awal 2026 itu mengubah segalanya. Balikpapan tak lagi sekadar kota singgah, tapi jadi pusat kendali nasib solar republik. Kapasitasnya melonjak drastis, dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari. Cukup untuk memenuhi seperempat kebutuhan BBM nasional dari satu titik saja.

Yang keluar bukan cuma solar, tapi juga bensin, LPG, avtur, dan petrokimia semua berkualitas Euro V. Hasilnya? Pada 2026, diproyeksikan ada surplus solar sekitar 4 juta kiloliter. Coba hitung nilainya. Belum lagi penghematan devisa yang selama ini bocor ke luar negeri, sekitar 3-4 miliar dolar AS per tahun. APBN yang biasanya megap-megap, akhirnya bisa bernapas lega.

Selama ini, solar Indonesia ibarat penumpang setia kapal asing. Singapura, Malaysia, Thailand mereka jadi rumah singgah kita. Data tahun 2024 menunjukkan impor solar kita mencapai 8,3 juta ton. Tahun 2025 turun, sekitar 5 juta ton, berkat program biodiesel. Lalu 2026? Nol. Angka yang sunyi, tapi dampaknya bakal sangat berisik bagi negara-negara pengekspor itu.

Lalu, apa artinya buat kita, rakyat biasa? Sederhana: antrean solar harusnya jadi kenangan. Truk tak perlu lagi parkir semalaman di SPBU. Petani tak panik saat musim tanam tiba. Nelayan tak perlu bertaruh nasib di pompa bensin. Tentu, distribusi harus tetap dijaga ketat. Subsidi diawasi, praktik nakal disikat. Tapi fondasinya sudah dipasang kokoh. Ini bukan janji kosong, melainkan hasil masak bertahun-tahun.

Memang, soal bensin ceritanya belum final. Pertalite dan Pertamax masih butuh komponen impor. Target bebas impor bensin baru pada 2029, dengan potensi hemat fantastis, Rp250 triliun per tahun. Tapi untuk hari ini, satu bab besar sudah bisa ditutup: bab ketergantungan solar.

Ditambah lagi dengan senjata hijau bernama biodiesel sawit. Program B40 yang berjalan sejak 2025 membuat impor makin menyusut. Petani sawit pun tersenyum. Solar tak lagi sekadar cairan hitam, ia kini jadi simbol kedaulatan energi.

Maka wajar jika kebijakan ini dibaca sebagai pesan politik yang tegas. Pemerintahan ini tak nyaman bergantung. Beras disetop, solar disetop. Kalau ritmenya terus seperti ini, komoditas impor lain patut waswas.

Dulu, solar kita ibarat anak kos yang selalu minta kiriman uang. Sekarang, kita sudah punya rumah dan dapur sendiri. Kompornya besar, bahannya penuh. Jika konsistensi ini dijaga, satu harapan kita bersama: SPBU kembali menjadi tempat mengisi bahan bakar, bukan tempat menguji kesabaran.

(Ketua Satupena Kalbar)

Editor: Bayu Santoso

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar