Anggota DPR Ingatkan Dapur SPPG Manokwari Utamakan Mutu Makanan Bergizi Gratis

MANOKWARI – Mutu dan kualitas harus jadi prioritas utama. Itulah pesan tegas Obet Ayok Rumbruren, anggota Komisi IX DPR RI, kepada seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, menurutnya, harus benar-benar berdampak pada perbaikan gizi anak sekolah, kelompok rentan, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jadi, fokusnya pada kualitas makanan. Bukan untuk cari keuntungan bisnis dari program ini," ujar Obet dalam sosialisasi di Manokwari, Sabtu lalu.

Ia menekankan, keberhasilan MBG sangat bergantung pada standar keamanan pangan dan nilai gizi yang maksimal. Konsistensi penyajian makanan yang sesuai kebutuhan kesehatan penerima manfaat juga mutlak diperlukan.

Di sisi lain, peran dapur SPPG di lapangan dinilai sangat strategis. Mereka ujung tombak yang memastikan setiap porsi makanan yang disalurkan itu aman, higienis, dan layak konsumsi.

"Supaya kejadian keracunan atau ditemukannya roti berjamur seperti sebelumnya tidak terulang lagi. Semua petugas wajib memberikan pelayanan terbaik," tegasnya.

Untuk itu, Komisi IX DPR bersama Kementerian Kesehatan akan melakukan pemantauan rutin terhadap penyelenggaraan MBG di seluruh Papua Barat, termasuk Manokwari. Pengawasan ini bakal menyentuh banyak hal, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, cara penyaluran, hingga dampak nyata program terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya generasi muda.

"Kami ingin program ini memberi manfaat konkret, bukan cuma formalitas belaka. Evaluasi akan kami lakukan secara berkala," ucap Obet.

Ia juga mendorong pemerintah daerah lewat instansi teknisnya untuk aktif membina penyelenggara dapur SPPG. Termasuk memastikan ada keterlibatan tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam menyusun menu harian.

Soalnya, pemenuhan gizi seimbang lewat MBG ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. "Beberapa waktu lalu masih ada kasus keracunan. Ke depan, hal seperti itu harus hilang. Kita semua kan ingin generasi mendatang lebih sehat," harap Obet.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, mengungkapkan data terbaru. Hingga Februari 2025, ada 22 unit dapur SPPG di Manokwari yang melayani 53.127 penerima manfaat.

Namun begitu, operasional beberapa SPPG terpaksa dihentikan sementara. Penyebabnya, temuan roti berjamur di SD Negeri 22 Wosi dan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa SMA Negeri 2 Manokwari.

"SPPG yang dihentikan itu belum bisa digantikan oleh unit lain. Soalnya, kapasitas produksi kami dibatasi hanya 2.500 porsi per hari sesuai aturan pusat. Saat ini, produksi MBG di Manokwari mencapai 2.000 porsi per hari," jelas Erika.