PDIP Usung 21 Rekomendasi dan Tolak Tegas Pilkada Lewat DPRD

Tak ketinggalan, isu lingkungan dan perubahan iklim dapat porsi serius. Partai mendorong kebijakan yang mencegah bencana ekologis, menghentikan deforestasi, dan menegakkan hukum bagi kejahatan lingkungan. Mereka juga mendesak pemerintah serius menurunkan emisi sesuai komitmen internasional yang sudah disepakati.

Di sisi lain, rekomendasi juga menyentuh persoalan dalam negeri. PDIP mendorong penguatan kedaulatan pangan dengan mendukung petani dan nelayan, memperbaiki sistem transfer ke daerah, serta memerangi kemiskinan ekstrem dan stunting. Soal politik, partai ingin Pilkada tetap langsung, berbiaya rendah, dan bebas dari politik uang.

Beberapa poin lain cukup keras, terutama terkait penegakan hukum. Rakernas mendesak transformasi Polri agar lebih akuntabel dan independen dari kepentingan kekuasaan. Mereka juga menegaskan komitmen reformasi TNI sebagai tentara profesional yang jauh dari politik praktis. Terakhir, partai berjanji membangun pencegahan korupsi di internalnya sendiri.

Penolakan Tegas terhadap Pilkada Lewat DPRD

Dalam pidato penutupannya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan hal yang cukup tegas. Dia secara terbuka menyatakan sikap partainya tentang wacana Pilkada yang kembali akan diselenggarakan lewat DPRD.

Megawati punya dasar kuat. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang memperkuat makna kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah.

Bagi Megawati, Pilkada langsung adalah capaian reformasi yang tak boleh dikurangi. Mekanisme itu, katanya, lahir dari perjuangan rakyat dan harus dipertahankan. Dengan penutupan Rakernas ini, PDIP sepertinya sudah menyiapkan garis perjuangan politiknya untuk menghadapi tahun-tahun mendatang.