Menkeu Purbaya dan Anggaran Rp51 Triliun: Hitung-hitungan yang Menggelisahkan

Fasilitas publik lain tentu butuh biaya. Tapi angka Rp51 triliun yang seperti dikeluarkan begitu saja tanpa data valid bisa jadi ladang baru. Ladang korupsi di tengah penderitaan rakyat yang sedang terluka.

Ambil contoh kasus lain. Untuk proyek sumur bor di desa, BNPB menganggarkan Rp150 juta. Padahal, masyarakat desa bisa menyelesaikannya dengan Rp20 juta per unit. Anggarannya membengkak hampir delapan kali lipat! Dana segitu sebenarnya bisa buat membangun tujuh sumur lagi.

Karena itu, Menkeu Purbaya harus lebih realistis. Lebih bijaksana. Mengelola uang negara kan bukan urusan main tebak-tebakan.

Lalu, benarkah data rumah rusak mencapai 183.308 unit? Kalau iya, cuma untuk perumahan saja sudah habis Rp45,7 triliun. Hanya tersisa sekitar Rp5,2 triliun untuk kebutuhan lain. Di saat yang sama, pemerintah justru merasionalisasi anggaran kementerian dan lembaga.

Masyarakat butuh penjelasan yang transparan. Rinci. Apa saja yang akan dibiayai dengan sisa dana yang tak sebesar itu? Pertanyaan ini harus dijawab, bukan dibiarkan menggantung.

(Ekonom Konstitusi)