Ironi Langit Indonesia: Terbang ke Luar Negeri Kok Lebih Murah?

Oleh: Agus Abubakar Arsal

Ini terdengar seperti lelucon, tapi coba cek sendiri. Mau terbang dari Jakarta ke Aceh? Harga tiketnya bisa bikin mata melotot. Nah, sekarang bandingkan dengan tiket ke Kuala Lumpur. Seringkali lebih murah! Bahkan, ada trik aneh di mana terbang ke Malaysia dulu, baru transit ke Aceh, total ongkosnya masih lebih ringan ketimbang terbang langsung. Sungguh situasi yang paradoks, bukan? Kita seolah jadi tamu di langit sendiri, sementara turis asing malah diuntungkan oleh sistem kita yang ruwet.

Fenomena ini jelas bukan sekadar cerita. Ini adalah sinyal merah, sebuah paradoks yang nyata. Secara logika, rute langsung mestinya lebih hemat. Tapi kenyataannya berkata lain. Struktur biaya di dalam negeri sedemikian beratnya, sampai-sampai maskapai kesulitan menekan harga tiket. Alhasil, uang yang mestinya berputar di dalam negeri malah mengalir deras ke maskapai dan bandara negara tetangga. Miris.

Lantas, apa penyebab utamanya? Jawabannya rumit, tapi intinya ada pada tumpukan beban yang diatur kebijakan.

Pertama, soal PPN. Tiket domestik kita kena pajak pertambahan nilai, saat ini 11% dan rencananya mau naik lagi. Bandingkan dengan penerbangan internasional yang seringkali bebas dari beban ini. Langsung saja, harganya melambung di hadapan calon penumpang.

Belum lagi urusan perawatan pesawat. Sebagian besar suku cadangnya harus diimpor. Nah, impor onderdil ini kena PPN dan bea masuk lagi, yang ujung-ujungnya jadi beban operasional maskapai yang sangat tinggi. Biaya ini, tentu saja, dibebankan ke harga tiket.

Belum berhenti di situ. Masih ada pajak bahan bakar avtur dan beragam tarif bandara. Semuanya menumpuk jadi satu, membuat daftar biaya yang harus ditanggung penumpang semakin panjang dan berat.

Dampaknya pun jadi sistemik, melumpuhkan daya saing kita secara nasional. Ini bukan cuma urusan liburan yang jadi mahal.

Pariwisata lokal terpukul telak. Dengan anggaran terbatas, wisatawan domestik lebih memilih terbang ke Thailand atau Malaysia. Daerah-daerah cantik seperti Labuan Bajo atau Raja Ampat pun kehilangan potensi pendapatan. Sungguh disayangkan.

Di sisi lain, logistik jadi kacau. Tingginya biaya transportasi udara turut mendorong inflasi harga barang. Produk lokal jadi kalah bersaing dengan barang impor yang jaringan logistiknya lebih efisien.

Mobilitas sumber daya manusia pun terhambat. Perpindahan tenaga ahli dan urusan bisnis antar pulau menjadi serba sulit dan mahal. Padahal, konektivitas adalah kunci pertumbuhan ekonomi dari bawah.

Yang paling menyakitkan adalah ketidakadilan pajaknya. Sistem PPN ini sifatnya regresif. Ia memukul rata. Seorang buruh migran yang ingin pulang ke kampung halaman dikenai tarif persentase yang sama dengan seorang direktur perusahaan.

Tapi ada ketimpangan struktural di sini.

Kalangan menengah ke atas atau pemilik bisnis bisa mengklaim restitusi pajak atau memasukkan tiket sebagai biaya perusahaan. Beban pajak mereka bisa berkurang.

Sementara itu, masyarakat biasa harus menanggung beban PPN itu sepenuhnya dari kantong pribadi yang sudah pas-pasan. Alat yang seharusnya mendistribusikan kekayaan, malah jadi beban bagi yang sedang berjuang hidup.

Lalu, solusinya seperti apa?

Pertama, kita perlu memandang transportasi udara sebagai kebutuhan dasar, terutama di negara kepulauan. Ia adalah urat nadi ekonomi. Idealnya, ia dibebaskan dari PPN, mirip seperti kebijakan untuk sembako.

Pemerintah harus berani mengevaluasi ulang efektivitas pajak ini. Jika yang terjadi justru industri pariwisata tercekik dan daya saing melemah, maka keuntungan dari pemungutan pajak itu semu belaka. Keuntungan riil negara seharusnya datang dari ekonomi yang bergerak kencang, bukan dari membebani perjalanan rakyatnya sendiri.

Bagaimana menurut Anda? Perlukah kita bersuara lebih keras, mungkin lewat surat terbuka, untuk mendesak kementerian terkait bertindak?