Tiket Domestik Melambung, Rakyat Terpaksa Kabur ke Luar Negeri

Di sisi lain, logistik jadi kacau. Tingginya biaya transportasi udara turut mendorong inflasi harga barang. Produk lokal jadi kalah bersaing dengan barang impor yang jaringan logistiknya lebih efisien.

Mobilitas sumber daya manusia pun terhambat. Perpindahan tenaga ahli dan urusan bisnis antar pulau menjadi serba sulit dan mahal. Padahal, konektivitas adalah kunci pertumbuhan ekonomi dari bawah.

Yang paling menyakitkan adalah ketidakadilan pajaknya. Sistem PPN ini sifatnya regresif. Ia memukul rata. Seorang buruh migran yang ingin pulang ke kampung halaman dikenai tarif persentase yang sama dengan seorang direktur perusahaan.

Tapi ada ketimpangan struktural di sini.

Kalangan menengah ke atas atau pemilik bisnis bisa mengklaim restitusi pajak atau memasukkan tiket sebagai biaya perusahaan. Beban pajak mereka bisa berkurang.

Sementara itu, masyarakat biasa harus menanggung beban PPN itu sepenuhnya dari kantong pribadi yang sudah pas-pasan. Alat yang seharusnya mendistribusikan kekayaan, malah jadi beban bagi yang sedang berjuang hidup.

Lalu, solusinya seperti apa?

Pertama, kita perlu memandang transportasi udara sebagai kebutuhan dasar, terutama di negara kepulauan. Ia adalah urat nadi ekonomi. Idealnya, ia dibebaskan dari PPN, mirip seperti kebijakan untuk sembako.

Pemerintah harus berani mengevaluasi ulang efektivitas pajak ini. Jika yang terjadi justru industri pariwisata tercekik dan daya saing melemah, maka keuntungan dari pemungutan pajak itu semu belaka. Keuntungan riil negara seharusnya datang dari ekonomi yang bergerak kencang, bukan dari membebani perjalanan rakyatnya sendiri.

Bagaimana menurut Anda? Perlukah kita bersuara lebih keras, mungkin lewat surat terbuka, untuk mendesak kementerian terkait bertindak?