Di Balik 11 Januari: Kisah Perjuangan dan Identitas Komunitas Tuli Indonesia

Setiap tanggal 11 Januari, Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Tanggal ini bukan dipilih sembarangan. Ia bertepatan dengan hari lahir Serikat Kaum Tuli-Bisu Indonesia (SERKATUBI), organisasi Tuli pertama di tanah air yang berdiri pada 11 Januari 1960. Jadi, ada sejarah panjang di balik penetapan hari spesial ini.

Penetapannya sendiri baru dilakukan belakangan, tepatnya dalam Rakernas Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Nasional pada September 2017. Intinya, tanggal 11 Januari diharapkan bisa menjadi pengingat akan perjuangan komunitas Tuli yang masih berlangsung hingga sekarang. Lalu, bagaimana sebenarnya orang Tuli menjalani dan memandang kehidupan sehari-hari?

Phieter Angdika: Guru yang Gigih Memperjuangkan Identitas

Nama Abdurrahman Phieter Angdika mungkin sudah tak asing bagi yang mengikuti isu disabilitas. Pria 36 tahun ini adalah dosen Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) di Universitas Indonesia. Terlahir Tuli, perjalanan hidupnya membawanya menjadi salah satu suara penting bagi komunitasnya.

Phieter punya pengalaman pribadi dengan Alat Bantu Dengar (ABD). Dulu ia memakainya, tapi sekarang sudah tidak. Baginya, ABD bukanlah solusi tunggal atau jaminan kesuksesan bagi teman-teman Tuli. Sayangnya, anggapan itu masih kuat beredar di masyarakat.

"Sebaiknya, anak Tuli dikenalkan bahasa isyarat seperti BISINDO sejak dini karena akses bahasa dalam bentuk visual sangat penting," ujar Phieter.

Ia melanjutkan, "Tapi Tuli itu beragam. Ada yang pakai isyarat, verbal, punya sisa dengar, atau baru menjadi Tuli belakangan."

Menurutnya, setiap individu Tuli unik. Jadi pendekatannya harus disesuaikan kebutuhan, dengan memastikan akses bahasa terutama bahasa isyarat diberikan sejak awal. Phieter sendiri pernah mencoba belajar bicara, tapi merasa itu bukan jalan yang tepat. Gerak bibir orang yang berbicara, katanya, sering membingungkan karena banyak kata yang tampak mirip.

Ada satu hal yang ia tekankan: penggunaan istilah. Phieter lebih memilih dipanggil "Tuli" dengan huruf 'T' kapital, bukan "tuna rungu" yang dianggap lebih sopan oleh banyak orang.

"Sebetulnya mereka (orang Dengar) menganggap [istilah] Tuli itu tidak sopan itu salah fatal. Sebenarnya Tuli itu berdasarkan identitas," tegasnya.

Huruf kapital itu penting, sama seperti kita menulis Jawa atau Bugis. Mengubahnya menjadi "Tuna Rungu" baginya sama dengan mengubah identitas. Begitu pula dengan kata "normal" untuk merujuk orang non-disabilitas. Kata itu terasa superior, seolah menyiratkan bahwa Tuli itu "tidak normal".

"Sebetulnya, normal artinya punya akal budi, kami Tuli tetap normal juga," ungkap Phieter.

Ia juga meluruskan stigma umum. Tuli itu bukan bisu. Fokusnya ada pada kemampuan mendengar dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat, bukan pada bisa tidaknya bersuara. Phieter dan istrinya yang juga Tuli, misalnya, dikaruniai anak yang bisa mendengar. Ini membuktikan, Tuli tidak selalu diturunkan.

Di ranah komunikasi, Phieter aktif memperjuangkan BISINDO. Ia membandingkannya dengan SIBI yang dianggapnya lebih mirip sistem buatan orang Dengar, bukan bahasa yang hidup dan natural seperti BISINDO yang tumbuh dari komunitas.

Kini, selain mengajar yang muridnya kebanyakan justru orang Dengar Phieter menjalankan PT Pusat Tuli Indonesia. Perusahaannya memiliki beberapa brand seperti Ruang Isyarat dan Beriuh Podcast, terinspirasi dari model komunitas Tuli di Amerika.

Perjalanan Resty, Mahasiswa Desain Mode yang Tak Terhentikan

Cerita lain datang dari Restiah Nurhalizah. Mahasiswa Desain Mode di UNJ ini didiagnosis Tuli sejak bayi, dengan kondisi pendengaran yang sangat terbatas. Perjuangannya menempuh pendidikan tidak mudah.

Resty menempuh pendidikan di SLB hingga SD, lalu memutuskan masuk sekolah umum mulai SMP. Itu adalah lompatan besar.

"Alhamdulillah, dapat sekolah terbaik terus yang menerima siswa berkebutuhan khusus," kenangnya.

Ibunya, seorang penjahit, dengan rela meninggalkan pekerjaannya untuk mendampingi Resty sekolah. Resty sendiri mengaku tidak nyaman disuruh bicara. Ia lebih lancar berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Baginya, kemampuan verbal bukan tolok ukur kepintaran.

Di bangku kuliah, Resty dibantu oleh relawan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dari Relawan Disabilitas UNJ. Mereka mendampinginya secara sukarela, terutama saat presentasi. Sistem pengajuannya pun cukup cepat, hanya butuh dua hari.

Namun di luar kampus, tantangan masih ada. Di transportasi umum atau fasilitas kesehatan, misalnya, tidak semua orang paham bahasa isyarat. Resty mengakalinya dengan menulis atau mengetik di ponsel. Meski begitu, ia menilai layanan publik sudah mulai ramah.

Masalah lain adalah Alat Bantu Dengar. Dokter menyarankannya, tapi harga yang mencapai Rp13 juta tidak terjangkau. BPJS hanya menanggung pemeriksaan, bukan alatnya. Tapi Resty tak menyerah.

"Kata dokter spesialis telinga... 'Resty kamu hebat bisa [belajar] sampai kuliah biarpun tidak dapat mendengar'," ujarnya menirukan pujian dokter.

Dukungan keluarga, terutama ibu, adalah penyemangat terbesarnya. Keterbatasan bukan halangan baginya untuk tetap aktif, bahkan kerap diundang sebagai narasumber di acara komunitas.

Sebaran Data: Membaca Peta Disabilitas Pendengaran

Lalu, bagaimana peta penyandang disabilitas pendengaran di Indonesia? Data BPS mencatat ada sekitar 22 juta penduduk disabilitas, atau 8,5% dari total populasi. Tapi data spesifik untuk Tuli masih kurang jelas.

BPS membagi disabilitas pendengaran menjadi dua tipe berdasarkan tingkat kesulitan. Tipe 1 mencakup yang mengalami "agak kesulitan" hingga "tidak bisa sama sekali", sementara Tipe 3 hanya untuk kategori "banyak kesulitan" dan "tidak bisa sama sekali".

Pada 2022, Gorontalo jadi provinsi dengan persentase disabilitas pendengaran Tipe 1 tertinggi (2,65%). Sementara Kepulauan Riau terendah (1,02%). Untuk Tipe 3, Yogyakarta mencatat angka tertinggi (0,63%), dan lagi-lagi Kepulauan Riau terendah (0,21%). Data ini penting sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Di sisi pendidikan, data Kementerian Pendidikan mencatat 2.366 SLB di Indonesia pada tahun ajaran 2024/2025, dengan total 26.218 siswa Tuli. Jawa Timur punya SLB terbanyak (398 sekolah), sedangkan Papua Pegunungan tidak memiliki SLB sama sekali.

Untuk jumlah murid Tuli, Jawa Barat memimpin dengan 4.381 siswa. Sekali lagi, Papua Pegunungan tercatat tidak memiliki murid Tuli. Data-data ini seperti puzzle, menunjukkan di mana perhatian dan sumber daya harus lebih difokuskan.

Penulis: Safina Azzahra Rona Imani