Gus Yaqut Segera Ditahan, KPK Ungkap Skema Triliunan di Balik Kuota Haji

Semuanya berawal dari kuota tambahan haji tahun 2024. Ceritanya, pada 2023 silam, Presiden Jokowi berhasil memperoleh 20 ribu kuota tambahan usai bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi. Informasi inilah yang konon memicu niat sejumlah pihak.

Menurut penyelidikan KPK, asosiasi travel haji yang mendengar kabar itu lantas menghubungi pihak Kementerian Agama. Tujuannya satu: membahas pembagian kuota. Mereka diduga berupaya agar porsi kuota haji khusus bisa digenjot lebih besar dari ketentuan yang seharusnya. Aturan yang ada hanya memperbolehkan kuota khusus maksimal 8 persen dari total.

Namun begitu, dugaan kuat mengarah pada sebuah rapat yang menghasilkan kesepakatan lain. Kuota tambahan itu dibagi rata, 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Kesepakatan ini kemudian dikukuhkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Gus Yaqut sendiri. KPK masih mendalami, apakah SK ini memang terkait langsung dengan rapat yang digelar sebelumnya.

Di sisi lain, penyidik juga menemukan indikasi setoran uang. Travel haji yang mendapat jatah kuota khusus tambahan diduga menyetor sejumlah dana kepada oknum di Kemenag. Besarannya bervariasi, mulai dari 2.600 hingga 7.000 dolar AS per kuota. Variasi angka ini tergantung pada skala usaha travel yang bersangkutan.

Aliran uangnya tidak langsung. Setoran dari para travel itu dikumpulkan dulu melalui asosiasi haji, baru kemudian disalurkan ke oknum di Kemenag. Aliran dana ini, kata KPK, merambah hingga ke pejabat tinggi di lingkungan kementerian.

Dari hitungan sementara, kerugian negara akibat skema ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Angka yang fantastis. Kini, KPK menggandeng BPK untuk memastikan perhitungan yang lebih detail dan akurat. Perkara ini masih terus bergulir, dan kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.