Gerakan Rakyat Serukan Perlawanan: Wacana Pilkada DPRD Dinilai Pengkhianatan Reformasi

Mereka bahkan menyoroti sebuah praktik yang disebut “politik gentong babi”. Praktik ini, kata mereka, telah berjalan selama sepuluh tahun terakhir. Di mana pemerintah yang seharusnya jadi penegak hukum, justru melakukan penyogokan massal kepada rakyat hanya untuk bertahan.

Memang, tak bisa dipungkiri bahwa Pilkada oleh DPRD punya unsur demokrasi. Namun begitu, kadar demokratisnya jauh di bawah pemilihan langsung. Sejarah sudah membuktikan. Sebelum reformasi, sistem serupa pernah diterapkan dan hasilnya rakyat cuma jadi penonton. Bukan penentu. Politik uang justru merajalela di balik pintu-pintu lobi tertutup.

Peringatannya lebih jauh lagi. Jika langkah pertama ini berhasil, apa yang akan menyusul? Bisa jadi, pemilihan presiden langsung pun akan ditarik kembali, dikembalikan ke tangan MPR. “Kalau sampai itu terjadi, sempurnalah perampasan kedaulatan rakyat,” tegas mereka.

Di akhir seruannya, organisasi ini mengajak seluruh rakyat untuk bergerak. Terutama pada generasi muda, kaum milenial, dan Gen Z. Perlawanan diperlukan sekarang juga, untuk mempertahankan segala capaian reformasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah.