Indonesia Khawatir, Langkah Trump Cabut Diri dari 66 Organisasi Internasional Dinilai Ancam Stabilitas Global

Gambar: Gedung Putih di malam hari.

Pemerintah Indonesia akhirnya angkat bicara. Menyikapi langkah ekstrem Presiden AS Donald Trump yang menarik negaranya dari puluhan organisasi internasional, Jakarta tak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Langkah Washington dinilai bisa menggerogoti fondasi kerja sama global yang sudah dibangun puluhan tahun.

Bagi Indonesia, ini bukan sekadar soal kebijakan luar negeri sebuah negara. Lebih dari itu, ini adalah ancaman serius terhadap sistem multilateralisme satu-satunya perekat yang dianggap mampu menjaga perdamaian dan stabilitas dunia saat ini.

Peringatan dari Jakarta

Nada prihatin itu langsung disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang. Dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (8/1/2026), ia menyoroti betapa dunia justru butuh kolaborasi di tengah berbagai tantangan yang ada.

“Kita khawatir dengan prospek makin tertekannya multilateralisme dan tantangan dunia yang berdasarkan kerja sama internasional ini,” ujar Yvonne.

Ia menegaskan, posisi Indonesia tetap tegak. Jakarta akan terus mendorong semua negara untuk menghormati prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Soalnya sederhana: masalah global mustahil diatasi sendirian. Butuh semua pihak duduk bersama.

Dalih Gedung Putih

Lalu, apa sebenarnya alasan di balik keputusan kontroversial ini? Semuanya berawal dari sebuah memorandum kepresidenan yang ditandatangani Trump sehari sebelumnya, Rabu (7/1/2026).

Gedung Putih dengan gamblang menuding 66 organisasi 31 di antaranya berada di bawah PBB telah mengkhianati kepentingan nasional Amerika. Menurut mereka, uang para pembayar pajak AS selama ini cuma mengalir untuk agenda ‘globalis’ yang kerap bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dianut Amerika sendiri. Belum lagi tuduhan pemborosan dana publik tanpa hasil yang konkret bagi keamanan dan perekonomian negeri itu.

Dampak yang Bisa Meluas

Daftar organisasi yang ditinggalkan AS ini sangat panjang dan mencakup banyak sektor vital. Ambil contoh isu lingkungan. AS memutus hengkang dari UNFCCC, badan utama yang mengawal Perjanjian Paris soal perubahan iklim.

Di bidang kesehatan, dukungan untuk WHO dan UNFPA pun dicabut. Belum lagi nama-nama besar seperti UNESCO, Dewan HAM PBB, dan UNRWA juga ikut dalam daftar ‘pemutusan hubungan’. Tak cuma badan PBB, aliansi keamanan, forum perdagangan, hingga organisasi riset kayu tropis internasional turut ditinggalkan.

Efeknya? Bisa ditebak. Lubang pendanaan yang sangat besar akan muncul, mengingat kontribusi finansial AS selama ini tidak kecil. Pertanyaannya sekarang, mampukah tatanan multilateral bertahan tanpa sokongan dari negara adidaya seperti Amerika Serikat? Hanya waktu yang bisa menjawab.