Trump Naikkan Tarif Global Jadi 15% Usai Dibatalkan Mahkamah Agung

MURIANETWORK.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan kenaikan tarif global yang diberlakukannya dari 10% menjadi 15%. Keputusan ini diambil hanya sehari setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar kebijakan tarif sebelumnya milik pemerintahannya. Trump beralih ke Undang-Undang Perdagangan 1974 sebagai dasar hukum baru untuk kebijakan perdagangan yang lebih agresif ini, yang langsung memicu reaksi dan analisis dari berbagai kalangan.

Latar Belakang Putusan Mahkamah Agung

Pemicu langsung dari pengumuman terbaru Trump adalah keputusan penting Mahkamah Agung pada hari Jumat. Pengadilan tertinggi di AS itu memutuskan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977 tidak memberikan kewenangan hukum kepada presiden untuk memberlakukan tarif timbal balik secara luas seperti yang sebelumnya dilakukan. Putusan ini menjadi pukulan signifikan bagi strategi perdagangan Trump, memaksanya untuk mencari landasan hukum alternatif dengan segera.

Respons Cepat dan Kritik Tajam Trump

Menanggapi kekalahan di Mahkamah Agung, Trump tidak banyak membuang waktu. Ia langsung mengumumkan tarif global baru sebesar 10% berdasarkan Undang-Undang Perdagangan 1974. Namun, langkahnya berubah lagi keesokan harinya, Sabtu (21/2/2026), dengan mengumumkan kenaikan menjadi 15%. Dalam pernyataannya, Trump tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap lembaga yudikatif tertinggi negaranya.

Dia mengecam keputusan tersebut dengan keras. "Konyol, ditulis dengan buruk, dan sangat anti-Amerika," ujarnya.

Lebih lanjut, melalui platform Truth Social, Trump menyatakan komitmennya untuk menerapkan kebijakan yang menurutnya sah. "Berdasarkan tinjauan menyeluruh, detail, dan lengkap atas keputusan yang menggelikan... saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, akan, berlaku segera, menaikkan Tarif Dunia 10%... ke tingkat 15% yang sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum," tulisnya. Pernyataan itu juga menyiratkan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya membalas negara-negara yang ditudingnya telah berlaku tidak adil dalam perdagangan dengan AS selama beberapa dekade.

Dasar Hukum dan Rencana ke Depan

Pergeseran ke Undang-Undang Perdagangan 1974 bukan tanpa batasan. Peraturan tersebut memang mengizinkan presiden memberlakukan tarif, namun hanya untuk jangka waktu 150 hari. Perpanjangan lebih lanjut memerlukan persetujuan dari Kongres, yang bisa menjadi tantangan politik tersendiri. Saat ditanya tentang kewenangannya, Trump tampak percaya diri. "Kami memiliki hak untuk melakukan hampir semua yang ingin kami lakukan," tuturnya kepada para wartawan.

Administrasi Trump juga menyiapkan langkah-langkah lanjutan. Pemerintahannya berencana untuk meluncurkan investigasi terhadap praktik perdagangan luar negeri yang dianggap tidak adil, yang berpotensi menghasilkan tarif tambahan dalam beberapa bulan mendatang.

"Selama beberapa bulan ke depan, Pemerintahan Trump akan menentukan dan mengeluarkan tarif baru yang diizinkan secara hukum, yang akan melanjutkan proses luar biasa sukses kita," imbuhnya dalam pernyataan tertulis, merujuk pada agenda politiknya.

Konteks Kebijakan Perdagangan Trump

Langkah tarif global ini bukanlah yang pertama kali. Sejak kembali menjabat, Trump telah menerapkan tarif 25% untuk barang-barang dari negara tetangga seperti Kanada dan Meksiko. Kebijakan tarif dasar 10% untuk banyak negara lain juga telah lebih dulu diumumkan, dengan tuduhan bahwa negara-negara tersebut melakukan penipuan dalam perdagangan.

Tak hanya sebagai alat ekonomi, tarif juga kerap digunakan Trump sebagai pengungkit politik. Contohnya, awal tahun ini ia sempat mengancam akan mengenakan tarif tambahan kepada negara-negara Eropa yang menentang rencananya terkait Greenland. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dalam administrasinya sering kali terjalin dengan kepentingan dan negosiasi geopolitik yang lebih luas.