Gerakan Rakyat Serukan Perlawanan: Wacana Pilkada DPRD Dinilai Pengkhianatan Reformasi

JAKARTA – Suara penolakan keras kembali bergema. Gerakan Rakyat, sebuah organisasi masyarakat, mendesak seluruh elemen bangsa, terutama anak muda, untuk menolak rencana pengembalian sistem Pilkada ke tangan DPRD. Bagi mereka, langkah ini bukan sekadar perubahan prosedur. Ini adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi, sebuah perampasan kedaulatan rakyat yang nyata.

Lewat pernyataan resminya, organisasi itu tak sungkan menuding. Mereka melihat ada permufakatan elit di balik wacana ini, dengan pemerintah dan partai koalisi khususnya Golkar sebagai aktor utamanya. Tujuannya jelas: merebut hak istimewa rakyat. Alasan resmi yang dikemukakan, bahwa Pilkada langsung mahal dan memecah belah, dianggap cuma dalih belaka. Dalih untuk menutupi niat sesungguhnya: melanggengkan kekuasaan.

“Kalau logika elit itu kita benarkan, jadinya rakyat yang paling bersalah. Padahal, kalau mau jujur, elit politiklah yang memulai semua ini,”

Demikian penegasan Yusuf Lakaseng, Wakil Ketua Umum bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Gerakan Rakyat. Pernyataannya disiarkan melalui kanal YouTube resmi organisasi, Rabu lalu.

Lantas, dari mana sebenarnya sumber mahalnya biaya politik? Gerakan Rakyat punya pandangan sendiri. Menurut mereka, akar masalahnya bukan terletak pada mekanisme pemilihan langsung. Justru, masalahnya ada pada hal-hal lain yang dibiarkan berlarut: kebodohan dan kemiskinan rakyat yang tak kunjung teratasi, praktik partai politik yang bobrok dengan mahar politik selangit, pengkhianatan elit, dan penegakan hukum terhadap politik uang yang lembek.