Menurutnya, polemik ini telah berubah wujud. Ia kini menjadi semacam “hukuman sosial” yang bobotnya bahkan bisa lebih berat dari sanksi hukum formal. Rizal mengaitkannya dengan dinamika politik nasional yang dinilainya tidak sehat, terutama soal dominasi kekuasaan keluarga.
Lalu, apa solusinya? Dalam pandangan Rizal, jalan keluarnya cuma satu: uji forensik menyeluruh dan benar-benar independen. Ia menyarankan melibatkan banyak pihak, seperti BRIN, TNI, perguruan tinggi ternama, bahkan kalau perlu lembaga forensik internasional.
“Bukan uji forensik sepihak oleh polisi. Harus independen, terbuka, dan obyektif. Jika memang asli, buktikan seterang-terangnya,” tegasnya.
Di sisi lain, Rizal juga menyoroti pernyataan Jokowi sendiri yang bilang polemik ini tak akan pernah selesai. Sikap seperti itu, menurutnya, justru memicu kecurigaan. Alih-alih meredakan, pernyataan itu malah memperkuat dugaan ada upaya menutup-nutupi.
Ia punya analogi yang cukup gamblang. Polemik ijazah ini, baginya, ibarat “ketombe” yang terus mengganggu kehidupan berbangsa. Sementara itu, Polri diharapkan bisa menjadi “sampo pembersih” yang efektif, membersihkan persoalan ini sampai tuntas.
“Jokowi tidak perlu jadi ketombe yang membuat gatal kepala bangsa. Kepolisian harus berani menjadi shampo pembersih yang efektif,” pungkas Rizal.
Artikel Terkait
Pidie Jaya Terendam Lagi, Warga Minta Normalisasi Sungai Segera Dikerjakan
Swasembada Pangan 2025: Tonggak Kedaulatan di Tengah Perang Global Pangan dan Energi
Kejagung Turun Tangan, Data Perubahan Fungsi Hutan Diperiksa
Angin Kencang dan Hujan Deras Robohkan Lima Rumah di Tambakrejo