Janji Kampanye Dedi Mulyadi di Ujung Tuntutan 10.000 Buruh

Jakarta bakal kembali ramai oleh aksi massa. Kali ini, puluhan ribu buruh dari Jawa Barat bersiap turun ke jalan, menuju Istana Presiden dan Gedung DPR RI pada Kamis depan, 8 Januari 2025. Pemicunya sederhana: kekecewaan yang sudah memuncak.

Mereka geram dengan keputusan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, soal penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau UMSK. Rasa dikibuli, begitu kira-kira.

Suparno, Ketua DPW FSPMI-KSPI Jawa Barat, mengonfirmasi rencana itu. Menurutnya, sekitar 10.000 pekerja dari berbagai penjuru provinsi akan berbondong-bondong ke ibu kota. Tuntutannya jelas: cabut dan revisi SK Gubernur bernomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 itu.

"Tanggal 8 sebanyak 10.000 buruh Se-Jawa Barat akan aksi ke Jakarta untuk mencabut SK Gubernur Jabar soal UMSK, supaya diubah sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan bupati dan walikota," tegas Suparno, Selasa (6/1) lalu.

Dia tak sungkan menyebut keputusan Dedi Mulyadi itu "ngawur". Bahkan, kata "membohongi" terlontar untuk menggambarkan perasaan para buruh yang merasa dipermainkan.

Ceritanya berawal dari proses penetapan UMSK yang dianggap tak transparan. Dari 19 kabupaten/kota, hanya 12 yang disahkan awalnya. Itupun, klasifikasi lapangan usahanya jauh dari rekomendasi pemda setempat. Buruh pun demo.

Pascademo itu, ada janji manis dari Sekda Jabar. Katanya, 12 daerah akan direvisi, sementara 7 lainnya akan disahkan sesuai rekomendasi. Tapi realitanya? Di malam tahun baru, SK Gubernur terbit untuk 17 kabupaten/kota. Kota Bogor dan Kabupaten Garut malah tak jelas kabarnya.

Masalahnya, revisi untuk 17 daerah itu pun dinilai masih melenceng. Pengelompokan usahanya amburadul.

"Itu yang masih kami pertanyakan. Masa pabrik kecap, pabrik kue dimasukkan dalam UMSK, tapi pabrik nike, adidas dan perusahaan multinasional lain ada yang tidak dimasukkan? Perusahaan alat kesehatan dan kimia juga tidak, padahal risikonya tinggi. Makanya kami bilang Dedi Mulyadi itu ngawur," ujar Suparno, suaranya terdengar kesal.

Yang bikin sakit hati, Suparno bukan orang sembarangan. Dia dulu adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar. Dia yang berkeliling dari kota ke kota, bertemu buruh, menyosialisasikan visi sang calon.

"Saya bukan pendukung biasa. Hasilnya, wilayah basis buruh suara KDM menang," kenangnya.

Janji Dedi waktu kampanye tentang kesejahteraan buruh dan komitmen pada UMSK yang adil, masih terngiang. Tapi sekarang, janji itu tinggal janji.

“Nggak ada satu pun yang terbukti,” katanya getir.

Usaha kerasnya selama kampanye seolah sia-sia. Dari Bekasi ke Karawang, dia habiskan tenaga untuk memenangkan Dedi. Dan itu berhasil.

Tapi kemenangan itu kini terasa pahit. Sikap Gubernur, menurutnya, berbalik 180 derajat.

“Tapi setelah menang ternyata menyakiti hati buruh. Tidak mau ketemu sama pimpinan-pimpinan buruh, tidak mau mendengarkan masukan dari pada buruh,” tutup Suparno, dengan nada kecewa yang dalam.

Nah, tinggal tunggu Kamis depan. Apakah aksi puluhan ribu buruh ini akan membuat pemerintah provinsi bergeming, atau justru menjadi awal dari konflik yang lebih panjang. Semua mata kini tertuju ke Jawa Barat dan Jakarta.