GMNI Soroti Krisis Kepercayaan Publik, Komunikasi Pemerintah Dinilai Monolog

“Kondisi itu jelas mencerminkan masalah serius dalam kualitas legislasi kita,” sambung pernyataan itu.

Namun, mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi demokrasi. PA GMNI menyebut demokrasi Indonesia tengah mengalami defisit kepercayaan dari publik. Situasi ini makin runyam karena komunikasi politik pemerintah dinilai tidak empatik. Terlalu sedikit dialog, terlalu banyak monolog. Seolah jarak antara penguasa dan yang dikuasai makin menganga.

Di sisi lain, ancaman lain yang tak kalah nyata datang dari alam. Tata kelola lingkungan yang buruk, seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, disebut bakal memicu bencana ekologis jika tak segera dibenahi.

Di tengah semua catatan kritis itu, ada sedikit harapan. PA GMNI mendorong agar tahun 2026 ini dijadikan momentum untuk membenahi tata kelola negara. Tujuannya jelas: mewujudkan keadilan sosial, demokrasi yang lebih bermartabat, dan tentu saja, pembangunan yang berkelanjutan.

“Itu yang kita dambakan,” pungkasnya.