Lewat unggahan di Instagram pribadinya pada Minggu (4/1), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara terbuka mendesak pembebasan Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya. Ia menilai penangkapan yang dilakukan Amerika Serikat itu bukan cuma salah langkah, tapi melanggar hukum internasional dan menginjak-injek kedaulatan sebuah negara.
"Saya mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam," tulis Anwar.
Ia menggambarkan operasi militer AS itu punya skala dan sifat yang tak biasa. Menurutnya, tindakan semacam ini jelas-jelas melanggar aturan main global. Lebih jauh, ia menyebutnya sebagai pemanfaatan kekuatan secara tidak sah terhadap negara berdaulat.
Anwar tegas. Menahankan paksa seorang kepala pemerintahan yang masih aktif menjabat bisa membawa konsekuensi berbahaya bagi hubungan antarnegara.
"Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya," tekanannya keras.
"Apa pun alasannya, penggulingan paksa lewat campur tangan eksternal menciptakan preseden yang berbahaya. Hal ini menggerogoti batasan fundamental soal penggunaan kekuasaan dan, pada akhirnya, melemahkan kerangka hukum yang jadi penopang tatanan dunia."
Di sisi lain, Anwar punya pandangan kuat tentang masa depan Venezuela. Itu sepenuhnya hak rakyatnya, katanya, bukan ditentukan oleh intervensi dari luar. Ia mengingatkan, sejarah sudah sering membuktikan bahwa perubahan kepemimpinan secara tiba-tiba dan dipaksakan justru sering berakhir buruk.
"Rakyat Venezuela-lah yang berhak menentukan nasib politik mereka sendiri," jelasnya.
"Seperti yang kita lihat dari berbagai peristiwa, perubahan drastis karena campur tangan luar biasanya membawa lebih banyak mudarat. Apalagi di negara yang sudah lama berjuang menghadapi krisis ekonomi dan tekanan sosial yang begitu dalam."
Bagi Malaysia, prinsipnya jelas: menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara adalah pondasi utama untuk menjaga perdamaian. Anwar menawarkan jalan lain.
Menurutnya, keterlibatan yang konstruktif, dialog, dan upaya meredakan ketegangan adalah jalan yang lebih masuk akal. Hanya dengan cara itulah warga sipil bisa terlindungi dan rakyat Venezuela punya ruang untuk mewujudkan aspirasi mereka tanpa ancaman bahaya yang lebih besar.
Artikel Terkait
Federasi Iran Klaim Jatah Tiket Piala Dunia 2026 Dicabut Sepihak, Suporter Terancam Gagal Nonton
Puluhan Dapur Makan Bergizi Gratis di Jombang Berhenti Beroperasi Akibat Dana Operasional dari BGN Mandek
Timnas Indonesia Tutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan Kemenangan Sempurna, Taklukkan Mozambik 1-0
WNA Singapura Ditemukan Tewas di Apartemen Batam Center, Polisi Selidiki Penyebab Kematian