Udara di Desa Kambingan, Kabupaten Malang, terasa hangat siang itu. Di tengah kerumunan peternak, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas memberikan kabar yang dinanti. Pasar untuk telur dan daging ayam hasil ternak rakyat, katanya, bakal makin terbuka. Caranya? Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menopang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Tidak usah khawatir, telur ayam pasti diserap SPPG,” tegas Zulhas dalam dialognya, Selasa (24/2/2026).
Optimismenya punya dasar. Pemerintah mencatat, kebutuhan protein untuk program MBG pada 2026 ini mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Angka itu langsung diterjemahkan ke dalam kebutuhan harian yang fantastis.
“Telur itu satu hari memerlukan 82,9 juta butir,” ujarnya.
Dengan skema ini, nasib produksi peternak rakyat disebut tak lagi menggantungkan diri sepenuhnya pada naik-turunnya pasar konvensional. Ada jaminan penyerapan. Namun begitu, tantangannya tidak kecil. Zulhas mengakui, kebutuhan daging ayam juga luar biasa besarnya.
“Ayam itu satu hari perlu 82,9 juta potong daging,” imbuhnya.
Di sisi lain, ini justru dilihatnya sebagai momentum. Keberadaan SPPG, menurut Menko, bisa menjadi penopang baru bagi stabilitas harga. Sekaligus menjamin keberlanjutan usaha para peternak kecil.
“Peternak harus untung,” tekan Zulhas. “Karena sebetulnya usaha ayam ini usaha rakyat, bukan konglomerat. Masa depannya cerah dan terang benderang.”
Untuk mewujudkannya, pemerintah tak cuma berjanji. Strategi hilirisasi terintegrasi dari hulu ke hilir sedang disiapkan. Mulai dari penguatan pembibitan, penyediaan pakan, sampai penataan distribusi. Tujuannya satu: pasokan aman, harga terkendali.
Enam daerah sudah memulai. Tahap awal groundbreaking pengembangan ekosistem ini dilakukan di Kabupaten Malang, Lampung Selatan, Bone, Paser, Gorontalo, dan Sumbawa. Integrasi diharapkan menjaga ritme produksi agar suplai protein untuk MBG benar-benar stabil sepanjang tahun.
Zulhas juga mengingatkan pentingnya variasi. Pemberian protein tidak boleh bergantung pada satu komoditas saja.
“Sekarang seminggu memberikan satu telur, ayam satu minggu sekali atau dua kali tidak boleh karena harganya bisa tidak terkontrol. Makanya ada campur-campur, seperti ikan,” paparnya.
Harapannya jelas. Di balik angka-angka besar itu, ada napas usaha rakyat yang ingin dihidupkan dan dilindungi.
Artikel Terkait
Indonesia Masuki Era Ageing Population, Pemerintah Optimistis Lansia Jadi Bonus Demografi Kedua Menuju 2045
KPK Ungkap Modus Bupati Pekalongan Nonaktif Ancam Pecat Pegawai Outsourcing yang Tak Dukung Pilkada
Prabowo Akhiri Kunjungan Kenegaraan di Paris, Perkuat Kerja Sama dengan Prancis
Api Kembali Muncul di Tambora Usai Kebakaran 27 Rumah, 8 Mobil Damkar Dikerahkan