MBG untuk Korban Bencana: Niat Mulia yang Terganjal Birokrasi

Banyak orang tua murid berteriak lantang. Mereka minta agar MBG untuk anak-anaknya di sekolah dialihkan saja ke korban bencana. Seruan itu bergema di ruang-ruang diskusi, terdengar pilu dan mendesak.

Di satu sisi, tentu saja, niatnya teramat mulia. Siapa yang tega menolak membantu mereka yang sedang kesusahan? Tapi, Ferguso, realitanya nggak sesimpel itu. Masalahnya jauh lebih ruwet.

Pertama, MBG itu bukan program amal yang bisa digerakkan oleh rasa iba semata. Ini adalah kebijakan negara berskala nasional. Sudah ada struktur anggaran yang kaku, lengkap dengan kontrak-kontrak, rantai pasok, dan para vendor yang terlibat. Semuanya sudah dihitung, dari untung-rugi sampai bagi-bagi kepentingan. Semuanya mengeras, susah diutak-atik.

Anggarannya sudah dikunci. Mekanismenya juga nggak fleksibel. Jadi, meski hati tergerak oleh empati, kepentingan yang sudah bercokol di dalam sistem ini nggak bisa begitu saja dipindahkan.

Memang, di permukaan, program ini seolah untuk anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Tapi kalau dicermati, manfaat terbesarnya justru sering berputar-putar di tingkat atas. Di lingkaran struktur kebijakan dan ekonomi yang rumit itu.

Karena itulah, seruan untuk mengalihkan MBG akhirnya terasa seperti berteriak di padang pasir. Suara itu mungkin keras, tapi siapa yang mendengar? Ia berhadapan dengan sebuah struktur yang dari sananya memang tidak dirancang untuk tunduk pada desakan publik. Begitulah kenyataan pahitnya.

(Oleh: Nur Fitriyah As’ad)